Gawat! Ada Dugaan Korupsi Rp 1.476.028.488,49, DPD LSM PMPRI Maluku Desak Bupati Buru Tindaklanjuti

KORANFORUM.COM, MALUKU —
Diduga ada Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sekitar Rp 1.476.028.488,49, maka pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPD LSM PMPRI) Provinsi Maluku, mendesak Bupati Kabupaten Buru untuk melakukan tindaklanjut berupa tindakan tegas terhadap adanya dugaan KKN, di jajaran SKPD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Berdasarkan copi dokumen yang dimiliki oleh DPD LSM PMPRI Maluku, Pemerintah Kabupaten Buru pada Tahun 2017 lalu, menganggarkan belanja modal sebesar Rp152.165.509.072, yang direalisasikan sebesar Rp141.619.175.542, atau 93,07% dari nilai anggaran.

Lalu, berdasarkan pada hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal yang dilaksanakan pada Tahun 2017 lalu itu, menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.476.028.488,49.

Informasi tersebut, diterima oleh awak media ini, pada Hari’Senin (08/04/2019).

Menindaklanjuti temuan ini, maka Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPD Maluku LSM PMPRI) Maluku, Erpan Tella, S.Sos, mengungkapkan l, bahwa dugaan kekurangan Volume Pekerjaan Fisik pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buru Sebesar Rp1.476.028.488,49, bisa dianggap sebagai citra buruk kinerja Pemerintahan Kabupaten Buru.

Lalu, mensinyalir adanya oknum yang melakukan KKN di lingkup SKPD Kabupaten Buru, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Bupati Buru, agar untuk melakukan upaya hukum, ataupun menindak tegas oknum bersangkutan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Bupati Kabupaten Buru harus memberikan sangsi tegas kepada oknum Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kepala Dinas Pertanian, yang diduga kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan belanja modal pada unit kerja yang dipimpinnya,” ucap Erpan.

Bukan saja itu, Erpan juga meminta Bupati Kabupaten Buru harus memberikan sangsi sesuai ketentuan yang berlaku, kepada PPK, PPTK dan Direksi Lapangan yang diduga kurang cermat mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Erpan juga menegaskan, bahwa Bupati Kabupaten Buru harus memerintahkan masing-masing Kepala SKPD untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.476.028.488,49 ini, agar dapat disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Buru ,meliputi 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp507.853.590,58. 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp272.439.475,08  3) RSUD sebesar Rp559.014.025,09. 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp74.482.586,51. 5) Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp50.679.061,10. dan 6) Dinas Pertanian sebesar Rp11.559.750,13, serta memberikan sangsi kepada PPHP masing-masing pekerjaan, yang diduga tidak cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan tersebut.

“Dugan kasus tersebut merupakan satu dari sekian kasus dugaan KKN yang bersumber dari hasil audit BPK RI perwakilan Maluku, yangmana mereka kantongi dan akan disikapi secara tegas,” ucap Erpan, aktifitas LSM PMPRI Maluku yang dikenal berani dan tegas dalan menjalankan tupoksi LSM.

Ditambahkannya, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada BAB II Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan proses pidana terhadap oknum terduga pelaku tindak pidana korupsi.

“Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai Pemuda Maluku yang anti terhadap perilaku KKN, mendesak Bupati Buru untuk menindak tegas adanya dugaan potensi KKN di beberapa SKPD dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru tersebut,” pungkas Erpan Tella, S.Sos. (*/Red).

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *