Menangani Berbagai Persoalan Besar Bangsa, MUI Perlu Diberdayakan Setara Dengan Lembaga Negara

JAKARTA — Negara besar seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat membutuhkan kehadiran dan bimbingan dari Para Ulama.

Namun, tugas ulama di Negara Muslim terbesar di dunia ini, bukan hanya sebatas pada persoalan hukum agama dan berkutat hanya pada persoalan fatwa saja.

Dalam hal ini, Ulama juga memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sudah sepantasnya pemerintah bisa memperhatikan dan memberdayakan lebih siginifikan lagi atas keberadaan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Arti Signifikan disini, tentunya Pemerintah mestinya bisa mempercayakan untuk memasukkan alokasi anggaran pembiayaan guna menunjang program-program kegiatan keumatan, yang digagas oleh MUI. Tapi ini, tentunya bukan bersifat bantuan saja, melainkan juga adanya anggaran rutin setiap tahunnya melalui APBN,” ucap Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis Indonesiaku (Landas Indonesiaku), Prof. Dr. Bambang Saputra, saat menjadi pembicara dalam acara “Muzakaroh Hukum Tingkat Nasional MUI 2019” di Jakarta, Senin (23/3/2019) lalu.

Menurut Prof. Bambang, salahsatu persoalan terbesar Bangsa Indonesia saat ini, adalah persoalan ummat.

Dalam Kitab Suci Al-quran, dijelaskan bahwa tanggungjawab mengurus ummat itu, bukan hanya berada di tangan pemerintah sendiri, tetapi yang paling signifikan adalah di tangan Para Ulama.

Karenanya, menurutnya, keberadaan lembaga MUI bisa sebagai wadah sentral yang menggendong amanat konstitusi, dalam mengentaskan persoalan ummat secara bersama.

Lalu, ada sekian banyak agenda kegiatan MUI, dalam hal menangani persoalan bangsa ini, misalnya, diantaranya adalah masalah deradikalisasi terorisme.

“Pasalnya, persoalan Umat Islam adalah persoalan Ulama, sehingga maju mundurnya Umat Islam ini, sangat tergantung bagaimana cara penanganan yang dilakukan para Ulamanya,” papar Tokoh Nasional Penulis Buku “Kado Anak Negeri Untuk Sang Presiden” ini.

Dikatakannya, ketika Pemerintah dan Ulama bisa bersama-sama bekerja untuk Ummat, maka dirinya yakin Indonesia akan lebih maju, makmur dan sejahtera.

“Karena itu, kalau pemerintah ingin memberdayakan MUI, ya jangan setengah hati, pemerintah harus benar-benar memberdayakan sepenuhnya dengan mengedepankan profesionalitas,” tandas Profesor Termuda di Asia ini.

Ucapan hampir senada dengan Prof. Bambang, dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana Nasional, Kaspudin Nor SH, M.Si.

Saat dipercaya selaku moderator acara dengan topik ‘Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)’ ini,
Advokat Senior yang saat ini juga menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPP) Landas Indonesiaku, menegaskan, bahwa MUI sudah sangat layak untuk diberikan anggaran khusus, seperti badan atau lembaga negara lainnya di Indonesia.

“Saya sependapat dengan Prof Bambang Saputra, dimana beliau menegaskan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal perjalanan Umat Islam dan Bangsa Indonesia ke depan, guna menuju Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghofur. Karena itylu, amanah Ulama ini perlu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh oleh Pemerintah,” tegas Kaspudin Nor, yang merupakan Mantan Komisioner Komisi Pengawas Kejaksaan RI, saat menjawab wawancara awak media usai acara yang diselenggarakan oleh MUI ini.

Dijelaskan Kaspudin, bisa menjadi sangat penting adanya anggaran khusus bagi MUI, dimana ini sebagai bukti Pemerintah untuk serius memberdayakan MUI, guna mendukung kinerja Pemerintah dalam menangani berbagai persoalan besar bangsa ini.

Turut hadir dalam acara ini, Sekjen MUI Dr. H. Anwar Abbas MM, M.Ag, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Prof. Dr. Mohammad Baharun SH. MA, Tokoh Nasional Prof. Jimly Asshiddiqie dan para tokoh lainnya. (*)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *