Ancaman Unjuk Rasa Direalisasikan, LSM PMPRI Tuntut Proses Hukum Dugaan Korupsi di Bina Marga Dinas PU Jabar

KORANFORUM.COM, BANDUNG — Ancaman untuk menggelar aksi unjuk rasa damai (Unras) damai menuntut proses hukum atas dugaan korupsi di Pemprov Jabar, khususnya di Satker Bina Marga Dinas PUPR Jawa Barat (Jabar), direalisasikan oleh Ketum, Sekretaris dan jajaran Pengurus DPP LSM PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (PMPRI).

Faktanya, dengan melibatkan juga kepengurusan DPD Jawa Barat (Jabar), DPC Kota Bandung dan DPC Kabupaten Bandung, DPP LSM PMPRI menggelar aksi unras damai di Kantor Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jabar, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jabar, Senin (25/3/2019), pagi hingga siang.

“Kami tak hanya asal bicara alias omdo, maka hari ini kami buktikan dengan gelar aksi unjuk rasa damai ini. Kami akan terus bergerak, agar mendukung pemberantasan korupsi di Jabar ini, serta secara umum di seluruh Indonesia,” tegas Ketum DPP LSM PMPRI, Rohimat, didampingi Sekretaris Andri Berik, serta jajaran ketua dan pengurus LSM PMPRI Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, usai unras damai.

Ditegaskan Rohimat, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Jabar, maka ratusan Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (PMPRI), menggelar unjuk rasa (Unras) damai, di Kantor Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jabar.

Adapun tuntutan yang diajukan dalam unras damai ini, yaitu segera mendesak Kepala Dinas PU Provinsi Jawa Barat, untuk segera mengevaluasi
jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, agar tetap komitmen
terhadap pelayanan publik dan bersih dari dugaan KKN.

“Jika tidak, maka kami
sarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mundur dari jabatanya, sebelum kami desak secara paksa. Sebab, LSM PMPR INDONESIA tetap menegaskan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, agar segera
menindak tegas adanya dugaan kasus KKN yang terjadi pada Satker Bina Marga Dinas PU Provinsi
Jawa Barat, karena diduga kuat adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di kantor ini,” tegas Rohimat.

Rohimat yang akrab disapa dengan panggilan Joker ini, juga mengungkapkan, bahwa ada dugaan di
Satker Bina Marga Dinas PU Provinsi Jabar, telah terjadi kelebihan pembayaran untuk biaya Pekerjaan
Peningkatan Jalan sekitar Rp 7.588.347.320,46.

Mengacu dugaan temuan itu, maka LSM PMPR INDONESIA mendesak dengan tegas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jawa Barat, agar segera menindak tegas atas dugaan kasus KKN pada Satker
Bina Marga Provinsi PU Jawa Barat.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, A). Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.017.988.000,40, pada peningkatan Jalan Ruas
Jalan Simpang Loji – Cibutun Balever – Puncak Dharma. yaitu pada Paket 1. B). Kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar Rp. 577.853.611,16. C). Kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp 1.332.592.332,38. D). Kekurangan mutu pekerjaan jalan sebesar Rp. 107.542.056,86.

“Kemudian, diduga juga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.491.736.154,03, pada peningkatan jalan Ruas
Jalan Simpang Loji – Cibutun Balever – Puncak Dharma pada Paket 2. Lalu,
diduga ada kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis aus AC – WC sebesar
Rp. 796.851.291,49.
Kemudian, diduga terjadi kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis antara AC-BC, sebesar Rp. 2.430.919.089,54. Ada lagi dugaan terjadinya kekurangan mutu pekerjaan jalan sebesar Rp. 263.965.823.00, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp. 262.466.322,65, pada rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Cikadu Kebon Muncang Bts Kabupaten Bandung Cianjur, sekitar 9 kilometer,” beber Joker.

Joker juga menduga, telah terjadi kekurangan volume pekerjaan lapis penetrasi makadam sebesar Rp.
144.637.627,47. Lalu, ada dugaan kekurangan volume pekerjaan perkerasan telford sebesar Rp. 117.828.695,08 dan ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 136.699.584,35, pada peningkatan Jalan Dayeuh
Kolot – Banjaran, sekitar 3,4 Km.

Selanjutnya, diduga juga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.944.496,95, pada pekerjaan peningkatan jalan Raya
Banjaran, sekitar 2 Km.

“Patut diduga juga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 136.843.563,30, pada peningkatan jalan Bts
PurwakartaSubang – Subang, sekitar 2,5 Km. Lalu diduga juga ada
kelebihan pembayaran sebesar Rp 424.065.017,46, pada peningkatan jalan Sadang – Subang 5Km, bersumber dari DAK. Terus, diduga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 432.285.962,13, pada peningkatan Jalan
Tanjungpura – Batujaya, yaitu Bts Bekasi- Karawang, sepanjang 1,9 Km,” ungkap Joker Lagi.

Dikatakan Joker lagi, ada dugaan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.897.275,01, pada peningkatan jalan ruas jalan Bts BandungGarut – Garut (5Km) DAK.

Lalu, ada dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 240.113.875,23, pada peningkatan jalan ruas
jalan Tasikmalaya-Karangnunggal, juga ada dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus AC – WC sebesar Rp.
152.858.591,51. Ada lagi dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp.
87.255.283,72, serta
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 226.461.234,42, pada peningkatan jalan
Kadipaten (Jl. Pasar Balong)-Bts Majalengka/Indramayu (3Km).

Ditambahkan Joker, pihaknya juga masih menduga adanya kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar Rp. 66.168.675,23.

Lalu, ada juga dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp. 190.292.559,19. Kemudian, diduga juga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.915.012,76, pada peningkatan jalan Bts
Majalengka/Indramayu – Jatibarang (3Km) dan
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 65.980.821,87, pada peningkatan Jalan Bts
Majalengka/Indramayu – Jatibarang (3,3Km) ABT.

Bahwasanya, semua data itu berdasarkan pada copi dokumen Hasil Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017, yang dimiliki oleh DPP LSM PMPRI. Demikian itu, adalah pernyataan dan sikap dari pihaknya.

“Semoga Allah SWT meridhoi niat baik dan pergerakan kami ini, sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Penyimpangan anggaran, yang diduga telah terjadi Provinsi Jawa Barat. Kami tidak akan berhenti sampai disini, Apabila tuntutan ini tidak didengar, atau tidak ditanggapi, bahkan hanya dipandang sebelah mata saja,
maka Minggu depan kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih Banyak. Bahkan juga, kami akan sampaikan dugaan temuan ini kepada KPK dan Kejagung, biar bisa diproses secara ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Joker. (Jon)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *