Desak Gubernur Jabar Tindaklanjuti Dugaan Kasus Korupsi, Aktifis LSM PMPRI Bakal Unras Damai

KORANFORUM.COM, BANDUNG — Untuk mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Jabar, maka direncanakan ratusan Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (PMPRI) bakal menggelar unjuk rasa (Unras) damai, di Kantor Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jabar, Senin (25/3/2019) besok.

Adapun tuntutan yang diajukan dalam unras damai ini, yaitu segera mendesak Kepala Dinas PU Provinsi Jawa Barat, untuk segera mengevaluasi
jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, agar tetap komitmen terhadap pelayanan publik dan bersih dari dugaan KKN.

“Jika tidak, maka kami sarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mundur dari jabatanya, sebelum kami desak secara paksa. Sebab, LSM PMPR INDONESIA tetap menegaskan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, agar segera menindak tegas adanya dugaan kasus KKN yang terjadi pada Satker Bina Marga Dinas PU Provinsi Jawa Barat, karena diduga kuat adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di kantor ini,” tegas Ketua DPP LSM PMPRI Rohimat, didampingi Sekretaris Andri Berix, beserta jajaran aktifis LSM PMPRI.

Rohimat yang akrab disapa dengan panggilan Joker ini, juga mengungkapkan, bahwa ada dugaan di
Satker Bina Marga Dinas PU Provinsi Jabar, telah terjadi kelebihan pembayaran untuk biaya Pekerjaan
Peningkatan Jalan sekitar Rp. 7.588.347.320,46.

Mengacu dugaan temuan itu, maka LSM PMPR INDONESIA mendesak dengan tegas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, agar menindak tegas dugaan kasus KKN, yang ada pada Satker Bina Marga Provinsi PU Jawa Barat, terutama terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lalu, diduga juga pada satker Bina Marga Dinas PU Jabar, dimana terjadi kelebihan
pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan sekitar Rp.
7.588.347.320,46.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.017.988.000,40, pada peningkatan Jalan Ruas
Jalan Simpang Loji – Cibutun Balever – Puncak Dharma (Paket 1).

B. Kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar
Rp. 577.853.611,16.

C. Kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis antara (AC BC)
sebesar Rp. 1.332.592.332,38.

D. Kekurangan mutu pekerjaan jalan sebesar Rp. 107.542.056,86.

“Kemudian, diduga juga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.491.736.154,03, pada peningkatan jalan Ruas Jalan Simpang Loji – Cibutun Balever – Puncak Dharma (Paket 2). Lalu,
diduga ada kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar Rp. 796.851.291,49.
Kemudian, diduga terjadi kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp. 2.430.919.089,54. Ada lagi dugaan terjadinya kekurangan mutu pekerjaan jalan sebesar Rp. 263.965.823.00, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp. 262.466.322,65, pada rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Cikadu Kebon Muncang Bts Kabupaten Bandung Cianjur, sekitar 9 kilometer,” beber Joker.

Joker juga menduga telah terjadi kekurangan volume pekerjaan lapis penetrasi makadam sebesar Rp.
144.637.627,47. Lalu, ada dugaan kekurangan volume pekerjaan perkerasan telford sebesar Rp. 117.828.695,08 dan ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 136.699.584,35, pada peningkatan Jalan Dayeuh
Kolot – Banjaran, sekitar 3,4 Km.

Selanjutnya, diduga juga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.944.496,95, pada pekerjaan peningkatan jalan Raya
Banjaran, sekitar 2Km.

“Patut diduga juga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 136.843.563,30, pada peningkatan jalan Bts
PurwakartaSubang – Subang, sekitar 2,5 Km. Lalu diduga juga ada
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 424.065.017,46, pada peningkatan jalan Sadang – Subang 5Km, bersumber dari DAK. Terus, diduga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 432.285.962,13, pada peningkatan Jalan
Tanjungpura – Batujaya, yaitu Bts Bekasi- Karawang, sepanjang 1,9 Km,” ungkap Joker Lagi.

Dikatakan Joker, ada dugaan lagi adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.897.275,01, pada peningkatan jalan ruas jalan
Bts BandungGarut – Garut (5Km) DAK. Lalu ada dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 240.113.875,23, pada peningkatan jalan ruas
jalan Tasikmalaya-Karangnunggal, juga ada dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar Rp.
152.858.591,51. Ada lagi dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp.
87.255.283,72, serta
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 226.461.234,42, pada peningkatan jalan
Kadipaten (Jl. Pasar Balong)-Bts Majalengka/Indramayu (3Km).

Ditambahkan Joker, pihaknya juga masih menduga adanya kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC WC) sebesar Rp.
66.168.675,23. Lalu, ada juga dugaan kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC BC) sebesar Rp.
190.292.559,19. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 31.915.012,76 pada peningkatan jalan Bts
Majalengka/Indramayu – Jatibarang (3Km) dan
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 65.980.821,87, pada peningkatan Jalan Bts
Majalengka/Indramayu – Jatibarang (3,3Km) ABT.

Ditambahkannya, bahwa, semua data itu, berdasarkan pada Hasil Audit BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2017.

“Demikian pula dan sikap dari kami. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik dan pergerakan Kami ini, sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penyimpangan anggaran, yang diduga telah terjadi Provinsi Jawa Barat. Kami tidak akan berhenti sampai disini, Apabila tuntutan ini tidak didengar, atau tidak ditanggapi, bahkan hanya dipabdang sebelah mata saja, maka Minggu depan kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak,” ancam Joker.

Bahkan juga, pihaknya akan sampaikan dugaan temuan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, biar bisa diproses secara ketentuan yang berlaku. (Jon)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *