‘KETIKA PARA PENJAGA MORAL, BERUBAH MENJADI AMORAL’

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

 

RAMAI Para pejabat pendukung Rezim Jokowi menjelang kampanye pilpres seperti saat ini, bicara tentang moralitas dihadapan publik, begitu juga para tokoh pendukung rezim ini, jugajuga bi tentang moral dan moralitas.

Tapi sayang, pembicaraan tentang moral hanya sebatas wacana diruang publik, namun sangat minim dalam implementasinya di lapangan maupun dalam keseharian mereka.

Moralitas adalah sesuatu yang begitu sakral dan harusnya dapat di jaga oleh para pejabat publik pemegang mandat maupun para tokoh agama sebagai penjaga moral baik secara aqidah maupun konstitusi. Hari ini setidaknya ada dua institusi penjaga moral bangsa saat ini sedang menghadapi masalah yaitu “Krisis Moral” Kementrian Agama Republik Indonesia dan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Kementrian Agama RI, saat ini publik terenyuh begitu kementrian tersebut tersandung kasus jual-beli jabatan, terkait OTT KPK terhadap ketum PPP, yang akhirnya membuat kementrian agama yang notabene sebagai kementrian yang sangat sakral, jadi tersandung masalah.

Kenapa kementerian ini saya sebut sakral? karena Agama di negeri ini adalah sesuatu yang paling sakral/suci, malah justru kementrian tersebut dinodai kesuciannya dan membuat kementrian tersebut menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi.

Yang kedua institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang seharusnya menjadi institusi yang mengayomi masyarakat dan bersikap netral dalam pemilu, ternyata malah diduga menampakan diri seperti menjadi partisan atau timses kandidat capres incumben atau petahana.

Padahal undang-undang sudah mensyaratkan agar institusi tersebut netral, hanya saja syahwat politik untuk berkuasa oknum petinggi di institusi tersebut, akhirnya menyeret institusi yang kita cintai ini berubah menjadi sangat tidak profesional.

Polri sebagai pemegang kitab suci konstitusi yang namanya KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), jelas institusi tersebut bisa dibilang sebagai penjaga moralitas maupun norma didalam masyarakat.

Begitu juga kemenag yang di situ menjadi penjaga moral dari ajaran agama yang sangat suci karena terkait sakralitas kitab suci para pemeluk agama di dalamnya.

Kedua institusi tersebut sepertinya sedang mengalami semacam “krisis identitas”, karena meninggalkan jati diri, karena syahwat ingin berkuasa para pejabatnya.

Krisis identitas ini terjadi, karena di kedua institusi tersebut, mungkin karena tidak adanya figur diatasnya yang bisa menjadi panutan, atau mungkin karena meniru prilaku pejabat politik tertinggi di negeri ini, yang seringkali ugal-ugalan dalam membuat kebijakan publik.

Publik seringkali di pertontonkan dramatikal politik bak sinetron, serta pencitraan politik ala opsus di zaman ali murtopo yang modelnya telah usang namun di praktekkan di era digital. Kecurangan politik dan menabrak aturan sepertinya menjadi hal yang lumrah bagi para penjaga moral di negeri ini, padahal publik menginginkan suasana yang baik yang akan menjadi estafet bagi generasi penerus di kedua institusi tersebut. Namun sayang ditengah tahun politik dan transisi kekuasaan saat ini, mereka lebih memilih (para oknum) menjadi perusak moral ketimbang menjadi penjaga moral dan etika.

Sebagai peran penjaga moral kedua pimpinan institusi tersebut harus mau berbenah dan terus memperbaiki diri, dan sebagai pejabat publik yang memegang integritas dan moralitas, ketika menghadapi kritik publik harus menjawabnya dengan memperbaiki lembaga maupun sumber daya manusianya serta mendengarkan aspirasi publik. Mereka harus mau kembali ke sistem bukan malah keluar dari jalur, sebab bangsa ini begitu merindukan peran para penjaga moral dalam menghadapi era revolusi digital.

Institusi kemenag dan Polri, harus segera berbenah kembali ‘On the Track’ menjadi penjaga moral dan etika yang sesungguhnya bagi bangsa dan negara, yaitu dengan cara membersihkan anasir-anasir jahat politik dan para politisi yang ada di institusi tersebut yang ingin merusak wibawa dan martabat kedua institusi penjaga moral tersebut.

Pak Menag dan Pak Kapolri, kami segenap rakyat Indonesia butuh pengayom dan pendidik moral,serta penjaga etika, karena ditangan bapak berdua, kami percayakan nasib putra-putri kami sebagai generasi penerus, yang nantinya akan ikut menjadi generasi pembangun bangsa.

Untuk itu pak Menag dan pak Kapolri, ajari bangsa ini bagaimana caranya menjadi penjaga moral yang baik, serta jadikanlah kedua institusi tersebut sebagai institusi yang menjadi kebanggaan bagi kami anak muda milenial.

Sebagai pesan penutup, polemik yang terjadi di kedua institusi tersebut sebaiknya bisa menjadi bahan renungan kepada semua pihak untuk bisa memperbaiki kedua institusi tersebut di masa mendatang. Pak, Kapolri bisa secepatnya membuat perintah kebawah dengan membuat pernyataan resmi kalau institusi polri menyatakan netral dalam pilpres 2019 ini, dan untuk menteri agama segeralah mengundurkan diri dari kementrian tersebut untuk tetap menjaga wibawa kementrian agama yang sakral tersebut.

Waallahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassalamuallaikum Wr, Wb.
Jakarta, 20 Maret 2019
PYN

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *