Kongres Pers Indonesia Berhasil Bentuk Dewan Pers Indonesia

KORANFORUM.COM, JAKARTA — Hampir seribu jurnalis dari perwakilan belasan organisasi pers era Reformasi di Indonesia, telah berhasil membentuk Pengurus Dewan Pers Indonesia (DPI), pada saat digelarnya acara Kongres Pers Indonesia, Rabu (6/3/2019) lalu, di Gedung Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Selanjutnya, Pengurus DPI yang telah terbentuk ini, bakal menggelar rapat kerja yang akan berlangsung sekitar Bulan April 2019 mendatang.

Adapun salahsatu agenda dalam Rapat Kerja (Raker) DPI nanti, adalah menggelar pemilihan Ketua Dewan Pers Indonesia, yangmana sebelumnya telah ditetapkan dalam Kongres Pers Indonesia.

Dengan demikian, para Insan Pers Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, telah berhasil membentuk dan menetapkan jumlah Pengurus Dewan Pers Indonesia (DPI), dimana nantinya kepengurusan DPI ini, ada dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, di seluruh Indonesia.

Kesepakatan itu telah tertuang dalam Keputusan Bersama, yang dilakukan melalui Kongres Pers Indonesia 2019, di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019) lalu.

Dalam hal ini, untuk Pengurus DPI (Dewan Pers Indonesia) Pusat, beranggotakan 21 orang. Sedangkan Pengurus DPI tingkat provinsi, beranggotakan 3 orang.

Namun, baik Pengurus DPI tingkat pusat maupun daerah, bersama-sama secara paralel nantinya akan menciptakan iklim kehidupan Pers Indonesia yang kondusif, profesional, berkualitas dan merdeka, dari tindakan diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, DPI harus dapat mengayomi seluruh masyakarat Pers Indonesia. Hal ini, telah ditetapkan dalam Keputusan Kongres Pers Indonesia, mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karenanya, jika mengacu pada aturan itu, maka mestinya Dewan Pers harus terus berupaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional, sehingga bisa terbentuk Dewan Pers Indonesia yang bersifat independen.

Dewan Pers ini, melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut,
melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain,
melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian atas pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers dengan masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, serta meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers.

Sedangkan Anggota Dewan Pers ini, jika mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999, harus berasal dari
wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat, para ahli di bidang pers, dari atau komunikasi, serta bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers.

Adapun Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, dipilih dari dan oleh anggota.

Untuk Keanggotaan Dewan Pers, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pasal 15 ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Lalu, Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun, lalu sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Sedangkan untuk sumber pembiayaan Dewan Pers, berasal dari:
organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Lalu, mengacu pada aturan yang berlaku, maka DPI bakal menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang Pers, dan memilih anggota Dewan Pers Indonesia yang bersifat independen.

Disela kongres saat itu, Ketua Tim Formatur, Heintje Mandagi, mengatakan, dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia (DPI) melalui Kongres Pers Indonesia 2019 ini, maka diharapkan kedepannya sudah tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, di seluruh tanah air.

Lalu, disampaikan juga kepada Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, bahwa masalah verifikasi wartawan dan media, bukan lagi menjadi tunggal yang ditangani oleh dewan pers, seperti yang telah terjadi selama ini.

“Bahwa tidak ada lagi kriminalisasi pers di seluruh Indonesia, karena kita punya tubuh sendiri, aturan sendiri. Oleh karenanya, Itulah yang kita implementasi, jangan ada lagi verifikasi media oleh Dewan Pers,” tegas Heintje Mandagi.

Saat itu, Ketua formatur Pemilihan DPI
Heintje Mandagi, juga menyebutkan, bahwa dalam waktu dekat ini, DPI akan mengirimkan surat kepada Presiden RI, guna mengingatkan supaya tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pekerja pers.

“Kita punya aturan sendiri dalam verifikasi pekerja dan media pers. Makanya, Dewan Pers Indonesia dan seluruh organisasi pers yang tergabung dalam Sekber Pers Indonesia, yang berhak memverifikasi. Dan nantinya, Dewan Pers Indonesia akan membuat surat pemberitahuan kepada Presiden, seluruh kementerian, gubernur dan bupati, bahwa kita punya konstituen sendiri. Tidak ada lagi diskriminasi di daerah,” tandas Heintje Mandagi, selaku Ketua Tim Formatur Pemilihan DPI.

(ibrahim)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *