Ketum DPP LSM PMPRI, Rohimat: “Aktifis PMPRI di Daerah Harus Berani Ungkap Kasus-Kasus Korupsi!”

KORANFORUM.COM, BANDUNG — Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat, memberikan intruksi kepada seluruh Pengurus LSM PMPRI di daerah, baik itu tingkat DPD Provinsi maupun DPC Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, agar berani bergerak untuk mengungkap berbahai kasus dugaan korupsi di daerahnya masing-masing.

Intruksi ini disampaikannya, guna mendukung program pemberantasan korupsi, sehingga terciptanya pelaksanaan pembangunan yang sukses, serta dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Karena itu, selaku Ketum DPP PMPRI, maka saya meminta seluruh aktifis LSM PMPRI di daerah maupun ditingkat Nasional, agar peka atas kondisi yang ada dan menindaklanjuti setiap informasi tentang dugaan korupsi di wilayahnya masing-masing,” ucap Rohimat dengan tegas, saat bicara dihadapan para pengurus DPP, DPD dan DPC LSM PMPRI, beberapa waktu lalu, di Bandung, Jawa Barat.

Aktifis Senior yang biasa akrab dipanggil dengan nama Joker ini, menegaskan lagi, bahwa dirinya selaku Ketum DPP LSM PMPRI, akan terus memantau dan mengevaluasi atas kinerja dan pergerakan anti korupsi, yang dilakukan oleh para aktifis LSM PMPRI di daerah.

Pasalnya, perbuatan korupsi adalah masalah besar bangsa, karena dapat berdampak pada kerugian keuangan negara, serta menghancurkan sendi sendi berbangsa dan bernegara.

Joker menjelaskan, jika mengacu pada gambaran upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang dituliskan oleh salahseorang Wartawan dan Aktifis Anti Korupsi, Ahmad Novindri Aji Sukma, menuliskan, bahwa Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, yang jatuh setiap Tanggal 9 Desember, adalah waktu yang tepat untuk menggambarkan perjuangan Pemerintah Indonesia dalam melawan korupsi.

Pasalnya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi korupsi dalam waktu yang lama. Yaitu hampir 20 tahun lalu, dimana ketika itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

Namun, dalam praktiknya, lembaga penegak hukum masih dirasa belum secara efektif menerapkan undang-undang anti korupsi tersebut.

Sementara itu, untuk mencapai masa depan yang bebas dari korupsi, Indonesia perlu memiliki legislasi yang lebih kuat dan otoritas penegakan hukum yang lebih kuat pula.

“Namun ternyata, diduga kuat Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan UNCAC dalam undang-undang nasionalnya. Hal ini, tentunya membuat lebih sulit untuk menangani kasus-kasus kompleks, terutama yang melibatkan korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh, pengayaan ilegal, penyuapan pejabat publik atau organisasi internasional asing dan pemulihan aset,” beber Joker, memperkuat tulisan dari Ahmad Novindri Aji Sukma.

Ditambahkannya, masalah korupsi adalah merupakan musuh bersama, sehingga semua Aktifis LSM PMPRI di daerah, harus dapat menjalin sinergitas dengan berbagai elemen, terutama institusi penegak hukum, agar dapat melakukan gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi. (jon)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *