DPD LSM PMPRI SUMUT MINTA PENEGAK HUKUM PERIKSA KADIS BMBK SUMUT, TERKAIT DUGAAN KKN TA 2017

KORANFORUM.COM, MEDAN — Diduga dijadikan ajang untuk perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada Penggunaan Anggaran Tahun 2017 lalu, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dugaan penyimpangan anggaran tersebut, berada di Kabupaten Simalungun dengan sebanyak empat kegiatan pada Tahun 2017 lalu, dimana pelaksanaannya disinyalir merugikan keuangan Negara.

Adapun keempat kegiatan pembangunan itu, yaitu, Pertama, Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar – Pematang Raya, di Kabupaten Simalungun dengan Anggaran sekitar Rp. 4.885.926.212.

Kemudian Kedua, Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saribu Dolok – Saran Padang, di Kabupaten Simalungun sekitar Rp.7.468.161.516.

Selanjutnya, Peningkatan Jalan Jurusan Batas Simalungun – Sondi Raya, di Kabupaten Simalungun sekitar Rp.7.468.161.516.

Sedangkan yang terakhir, yaitu, Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saran Padang Batas Sergai, di Kabupaten Simalungun, sekitar Rp.24.979.701.674.

Dari keempat kegiatan tersebut, berdasarkan Copi Dokumen Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, pada Tanggal 21 Mei 2018, disebutkan bahwa ada dugaan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.1.858.253.510.

Menanggapi dugaan kerugian keuangan Negara tersebut, maka Kurniawan Hasibuan selaku Ketua DPD LSM PMPR Indonesia Provinsi Sumut, pada Senin (4/2/2019) ini, di kantornya, mai angkat bicara.

Dalam hal ini, DPD LSM PMPRI Sumut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

“Bedasarkan data dokumen yang kita pegang, bahwa pada Anggaran Sumut Tahun 2017 lalu, pada kegiatan pembangunan di Satker Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Simalungun, berupa Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Negara, diduga mengalami kerugian keuangan Negara sekitar Rp 1.858.253.510,” ungkap Kurniawan, Aktivis Muda LSM dikenal cukup “vokal” di Sumut.

Ditambahkannya juga, walaupun dugaan KKN tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Sumatera Utara, namun sesuai Undang Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan, bahwa perbuatan tersebut tidak lantas menghapus atau menggugurkan proses hukum atas dugaan pelanggaran aturan Pidana.

Sementara itu, sampai saat ini, wartawan media ini belum mendapat Konfirmasi dari Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, terkait adanya dugaan temuan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan pada Tahun 2017 lalu, di Kabupaten Simalungun ini, dimana disinyalir negara mengalami kerugian keuangan yang sangat besar. (Kh/Rls)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *