Pakar Hukum Pidana : “Kasus Prostitusi Online Bisa Jadi Momen Untuk Revisi Delik Kesusilaan KUHP”

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Indonesia, Kaspudin Nor SH, M.Si, mengatakan bahwa, Kasus  Prostitusi Online Dapat Diperlukan Momen Untuk melakukan Revisi Delik Kesusilaan di KUHP.

Menurutnya, revisi atas Undang-Undang Pidana atau KUHP tentang masalah ini, sangat dipertanyakan, sebagian besar berkaitan dengan Delik Kesusilaan.

Revisi ini, perlu dilakukan untuk menjerat pelakunya, yaitu pekerja seks komersial dan pengguna jasanya sebagai tersangka, jadi tidak lagi hanya sebagai pemegang.

“Faktanya, kasus prostitusi online kini kembali terbongkar, dimana patut diduga melibatkan artis, maka bisa dijadikan sebagai momen untuk dilakukannya revisi  atas KUHP, terutama yang terkait atas Delik Kesusilaan tersebut,” jelas Kaspudin, saat dimintai komentarnya atas dugaan kasus prostitusi online artis yang kembali terbongkar, di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Diakuinya, aturan yang termuat dalam KUHP yang sekarang ini, sulit untuk menjerat si oknum Pekerja Sek Komersial (PSK) maupun pria hidung belang yang menjadi pengguna jasanya, dengan aturan pidana.

“Pasalnya, perbuatan itu kan dilakukannya suka sama suka, serta dilakukannya di tempat yang tertutup. Terkecuali, jika ada yang dirugikan, misalnya, salah satu terikat dengan perkawinan dan kemudian mengadu kepada institusi penegak hukum, maka itu baru merupakan delik aduan yang harus ada pihak pengadu atau pelapornya,” paparnya.

Maka menurut Kaspudin, didalam rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberi masukan, yaitu terkait dengan delik-delik susila, dimana semestinya si pelakunya harus juga diancam pidana.

“Jadi bukan hanya mucikarinya saja yang bisa dipidana, seperti sekarang ini. Tapi juga sanksi pidana bisa dikenakan kepada pelaku langsung, yaitu terhadap PSK dan si pengguna jasanya,” kata mantan Komisioner Komisi Kejaksaan ini.

Bahkan, Kaspudin tak menampik, karena tak adanya sanksi pidana kepada pelaku, maka bisa menyuburkan prostitusi

“Memang itu bisa membuka ruang suburnya praktik prostitusi. Tapi juga jangan lupa, munculnya prostitusi itu kan karena ada beberapa faktor yang melatar-belakanginya,” ucapnya.

Adapun faktornya antara lain, bisa terkait dengan masalah kemiskinan, keimanan dan masalah sosial, serta juga kebijakan hukum dan lain-lainnya, yang memang sejak dari zaman dahulu sudah ada.

“Dalam kaitan ini, adakah niat baik negara untuk mengatur masyarakat atau rakyatnya, agar  tidak melanggar aturan-aturan hukum, baik terkait norma sosial dan masyarakat maupun norma agama. Jadi ini, harus diatur secara benar,” tutur Kaspudin , yang kesehariannya juga merupakan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Satyagama Jakarta.

Kaspudin mengatakan, dengan adanya media sosial, yaitu selain media cetak dan online, kini serasa sulit untuk membendung informasi soal keterlibatan pelaku dari kalangan manapun, termasuk yang diduga artis dalam praktik prostitusi online ini.

“Sekarang ini, susah untuk ditutup-tutupi, sehingga media akhirnya tidak bisa juga disalahkan, jika sampai menulis nama lengkap tanpa inisial mereka, yang diduga terlibat prostitusi online ini. Apalagi kasus seperti ini sangat menarik perhatian publik,” tegasnya.

Ditambahkan Kaspudin, memang dilematis juga bagi awak media dalam mempublish kasus ini, karena publik justru sudah lebih dahulu tahu, siapa pelaku prostitusi online ini dari medsos.

“Ditambahkan lagi, mereka yang menerbitkan praktik prostitusi online ini, sudah membuat meminta maaf kepada publik, bahkan terbuka lagi.” Pungkas Kaspudin, pakar hukum keselamatan yang juga seorang jurnalis senior ini.

 (MJ Riyadi / *)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *