MANIFESTO POLITIK GERAKAN NASIONAL SATU PERIODE: “TINGGALKAN NEOLIBERALISME! KEMBALI KEPADA CITA-CITA PROKLAMASI 1945 DAN SEMANGAT REFORMASI 1998”

#Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Gagal!

PROGRAM Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misinya, ternyata tidak dapat direalisasikan.

Mirisnya, Rezim Jokowi, justru  patut diduga mengulangi kebijakan yang telah dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri.

Mengacu pada data dari Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan, sejak tiga tahun terakhir.

Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia diduga telah mencapai sekitar Rp 7.000 triliun, dimana jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara  utang swasta, dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peningkatan utang terus berlanjut, dimana APBN 2018 pada Bulan Februari 2018, menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Pemerintah Jokowi, diduga mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya, ketika ada penguatan Dollar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak, kecuali menyalahkan pihak eksternal.

Besaran utang luar negeri ini, harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Padahal, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, karena faktanya ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.

Kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe, yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi, Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang.

Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria, yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian, sehingga merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China, untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.

Lalu, ada negara Srilanka, yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, sehingga Srilanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 Triliun, atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Negara Angola juga termasuk salah satu yang terjerat hutang, serta dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan.

Contoh-contoh diatas, dicontoh bulat-bulat oleh rejim Jokowi-JK, maka tak heran, jika rejim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khususnya TKA dari China.

Visi-Misi Nawacita Pemerintahan Joko Widodo, yang ingin melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya hanya Jargon. Demokrasi juga berlaku surut, dengan dikeluarkannnya PERPPU Ormas dan UU Anti Terorisme.

Begitu pun dugaan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi, terus berlanjut. Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat, yang mengkritisi kebijakan Polri yang dinilai kurang profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat, khususnya akademisi dan mahasiswa.
Pun dalam perhelatan demokrasi, indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif.

Dugaan penggelembungan suara dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat, sudah tidak bisa di tolerir lagi. Ini jelas, demokrasi yang direbut Gerakan 98 terancam!

Belum lagi pengingkaran janji Jokowi-JK terhadap kasus-kasus korupsi besar, seperti BLBI, yang pengungkapannya dibatasi hanya pada kaum kroco, tak berani menyentuh tokoh-tokoh utama pembobolan uang negara tersebut. Begitu juga dengan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu, tak satupun yang diungkap.

Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98, ataupun pembunuhan Munir? pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pun, patut diduga rejim Jokowi-JK mengabaikannya. Ini sangat mencedrai akal sehat kita. Bisa diduga,
Rezim Jokowi telah membajak ajaran Soekarno dan para pendiri bangsa, serta reformasi 98.

Kaum Nasionalis Chauvinis, yang berkolaborasi dengan neoliberalisme, diduga berada di belakang rezim Jokowi, lalu berusaha membendung pelaksanaan ajaran politik para pendiri bangsa, secara utuh keseluruhan.

Mereka menyisir, mana ajaran yang boleh dan mana yang tidak boleh diterapkan, dari ajaran Pendiri Bangsa Indonesia. Jika tak sesuai dengan pola pikir pemerintah, maka dianggap musuh. Ini merupakan pengekangan terhadap kebebasan berpikir.

Baik langsung ataupun tak langsung, sadar atau tidak sadar, rejim Jokowi telah melucuti kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya Indonesia, sehingga bangsa ini terpuruk seperti saat ini.

Rakyat Indoensia harus sadar, jika kebijakan ekonomi dan politik saat ini tidak segera di tata ulang dan disesuaikan dengan semangat reformasi 1998, maka perlawanan rakyat akan kembali menggelora serta tsunami politik baru akan hadir kembali.

Oleh karena itu, kami menyerukan, Jokowi Cukup Satu Periode!
Pemerintahan ke depan (Paska Jokowi), harus bisa mengelola keberagaman rakyat Indonesia, menjadi modal bagi proses Bangsa Indonesia, yang semakin solid dan tak tergerus oleh waktu, sehingga harus bisa mengembalikan satu perasaan seluruh rakyat Indonesia, seperti menjelang Kemerdekaan 1945 dulu.

Jangan sampai kebijakan ekonomi dan politik rezim ke depan mengulangi penyimpangan lama dari rezim-rezim sebelumnya, yang justru memprovokasi rakyat untuk melahirkan perlawanan daerah, untuk menjadi bangsa dan negara baru, berpisah dari Republik Indonesia.

Negara membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang tulus dan solid untuk memimpin republik Indonesia kembali ke arah yang benar yang mampu membangunkan dan mengaktifkan massa rakyat untuk menjalankan cita-cita proklamasi.

Karena tanpa keterlibatan rakyat, tidak satu inchi pun kemajuan bisa dilakukan.
Untuk merealisasikan program berbasiskan cita-cita proklamasi 45 dan semangat reformasi 98, maka saat ini di butuhkan satu konsolidasi nasional dari para relawan/aktifis pro-demokrasi dan kekuatan politik yang segaris dan sebangun dengan cita-cita Proklamasi 45 dan Reformasi 98 untuk menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyrakat adil dan makmur!

Adapun output yang diharapkan dari konferensi nasional tersebut, adalah untuk merumuskan: Program ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya, yang berbasis cita-cita Proklamasi 45 dan Semangat Reformasi 98. Merumuskan strategi dan taktik pemenangan dalam merebut suksesi Pilpres 2019, Merumuskan kreteria Presiden/Wakil Presiden yang sesuai dengan amanat Reformasi 98, Menentukan dukungan terhadap calon sesuai dengan kreteria agenda reformasi, punya elektabilitas dan potensi kemenangan. Lalu, membuat struktur pemenangan dalam bentuk front politik di seluruh wilayah Indonesia, serta Membuat jadwal dan rencana kerja struktur pemenangan front politik.

Adapun rencana Konferensi Nasional tersebut, akan diadakan  dengan agenda:

Konferensi Nasional Relawan/Aktifis Pro Demokrasi, yang akan dilaksanakan di Jakarta, dengan peserta 1.100 Orang, dari 34 Provinsi se-Indonesia.
Konferensi Nasional ini akan dibuat dalam format:
Seminar Nasional Tentang Perkembangan Situasi Nasional
Dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional
Sidang-Sidang Komisi
Berdasarkan tema isu utama saat ini di masyarakat
Sidang Pleno
Merumuskan Rekomendasi Gerakan Nasional Satu Periode

Demikian manifesto politik dan rencana kegiatan ini kami sampaikan. Kami panitia mohon dukungan dari rakyat Indonesia, aktifis dan relawan Pro Demokrasi serta akademisi dan kaum intelektual yang masih berdiri di garis perjuangan rakyat.

Kepada kawan kawan media, baik cetak maupun online kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadirannya.

Akhirul kalam, Wallahul muaffiq Ila Aqwamittariq ass.ww.

 

JOKOWI CUKUP SATU PERIODE!
GANTI HALUAN EKONOMI SEKARANG JUGA!
TINGGALKAN NEOLIBERALISME, KEMBALI KEPADA PASAL 33 UUD 1945!

 

Jakarta, 9 Juli 2018

Hormat kami,

Panitia Konferensi Nasional
Gerakan Nasional Satu Periode

 

Ketua : Ben Firman Tresnadu
Sekretaris: Sangap Surbakti

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *