Jika Mendapat Penolakan, Didit Minta Tambang Laut Tak Dipaksakan Realisasinya!

KORANFORUM.COM, BELITUNG —
Upaya penolakan atas operasional kapal isap produksi (KIP) oleh berbagai komponen masyarakat di Pulau Belitong, mendapat perhatian dari Ketua DPRD provinsi Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya SH, MH.

Didit menegaskan, sebaiknya semua pihak tak memaksakan diri untuk merealisasikan tambang laut, berupa operasional KIP, di Perairan Laut Babel,  termasuk juga Pulau Belitong, jika mendapat penolakan dari masyarakat.

Penegasan itu, disampaikan oleh Didit,  ketika bertatap muka dengan wartawan di Tanjungpandan, Belitung, Selasa (19/6/2018) siang.

Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat Belitong, menyatakan menolak atas adanya rencana operasional KIP, di Perairan Laut Belitong, karena dikhawatirkan merusak biota laut dan mencemari keindahan laut, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan nelayan dan masa depan pengembangan sektor pariwisata.

Dalam hal ini, beberapa waktu lalu, puluhan mahasiswa asal Belitong, yang tergabung dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Belitung (IKPB), sempat menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menolak operasi tambang laut di Belitong.

Rupanya, aksi damai yang tidak main main ini, mendapat perhatian dari langsung dari Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.

Buktinya, Didit menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan, disalahsatu resto, di Kawasan Desa Air Saga,  Tanjungpandan, Rabu, (19/6/2018) siang.

Ditegaskan Didit, bahwa dalam
program pasca timah, tidak ada tambang laut, karena yang ada hanya sektor Pariwisata, Perikanan Dan Perkebunan.

Ia berani memastikan, kalau ekonomi Babel tak akan kolaps, jika tak ada tambang laut.

Karena itu, selaku wakil rakyat dan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Babel, dirinya akan melaksanakan hasil pansus untuk lebih memastikan ketegasan yang dilontarkannya ini.

Bahkan, kata Didit, pihaknya sudah melaksanakan Hak Interpelasi, sehingga pihaknya sedang menunggu jawaban dari Gubernur Babel, dengan batas akhir bulan Juli 2018 ini.

“Jika kebijakan penambangan di laut, dengan cara mengoperasikan Kapal Isap Produksi atau KIP ini, malah jadi polemik di daerah ini, terus kenapa harus dipaksakan?. Jadi semua pihak harus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat,” tegas Didit. (yoseph surachman)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *