“Pembangunan Infrastruktur Di Era Jokowi, Patut Diduga Tanpa Perencanaan Yang Matang!”

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

GEMBAR Gembor soal pembangunan infrastrukfur di era kepemimpinan Jokowi, yang katanya menjadi andalan prioritas dalam pembangunan Nasional saat ini? menurut saya, diduga banyak dilakukan dengan cara serampangan, tidak terukur, serta mengabaikan aturan main yang ada, karena diduga kuat tidak adanya metodelogi yang jelas dalam melakukan survei, sehingga terkesan terburu-buru, ketika membangun infrastruktur di sejumlah daerah.

Pembangunan infrastruktur disejumlah daerah, harusnya terintegrasi dan menghubungkan daerah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini,  seharusnya disertai juga dengan pemberdayaan ekonomi di masyarakat yang mengalami dampak langsung, maupun tidak langsung sebagai akibat pembagunan infrastruktur yang sedang dilaksanankan, karena pembangunan infrastrukrur tidak cukup hanya mengejar infrastruktur, tanpa pengembangan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang dibangun di era Presiden Jokowi, diduga kuat tanpa perencanaan yang matang, yaitu tidak ada survei DED yang baik, karena cenderung mengabaikan kwalitas infrastruktur tersebut, dan hanya ingin mengebut agar cepat selesai sesuai jadwal.

Jadi hal tersebut, malah terkesan main asal bangun tanpa melihat aspek dan kontur tanah, yang ada didaerah tersebut. Tapi anehnya, ketika terjadi kecelakaan dalam infrastruktur itu, justru yang disalahkan malah orang lain, yaitu pihak kontraktor yang melakukan pembangunan terhadap proyek atau pekerjaan tersebut.

Selain tidak adanya perencanaan yang matang, infrastruktur yang saat ini dibangun, diduga juga terkesan Sangat membabi buta. Salah satunya, adalah pembangunan jalan tol dan jembatan disejumlah daerah, di Indonesia.

Padahal “Blue Print” pembangunan jalan tol ini, sebenarnya sudah ada, salah satunya jalan tol dari Jakarta sampai Brebes.

Pembangunan jalan akses tol itu, harusnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi ini malah menggerus ekonomi rakyat dan menyebabkan ekonomi nasional mandek atau mangkrak diangka 5%, selama hampir empat tahun berkuasanya rezim Presiden Jokowi.

Patut diduga, tidak adanya studi kelayakan yang baik dalam pembangunan infrastruktur publik, di era Pemerintahan Jokowi saat ini, pada akhirnya malah membuat pembangunan infrastrukur tersebut menjadi sia-sia, atau tidak ada manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Seharusnya, Presiden Jokowi, membuat kajian atau penelitian yang ilmiah dan mendalam terhadap suatu ide pembangunan infrastruktur, menyangkut tentang “layak atau tidaknya” ide tersebut, untuk di implementasikan! Karena ini menyangkut fasilitas publik, yang penggunaanya juga adalah untuk kepentingan publik secara luas.

Pada umumnya, suatu studi kelayakan dalam proyek pembangunan infrastruktur akan menyangkut tiga aspek, yaitu :

Pertama: “Manfaat ekonomis” proyek infrastruktur tersebut, bagi proyek itu sendiri, atau sering juga disebut sebagai manfaat finansial, yang berarti apakah proyek itu dipandang cukup menguntungkan? apabila dibandingkan dengan risiko dalam proyek infrastruktur tersebut.

Kedua: “Manfaat Investasi”, dalam proyek infrastruktur tersebut bagi Masyarakat, dimana tempat proyek itu dilaksanakan, atau sering juga disebut sebagai manfaat ekonomi Nasional, yang menunjukkan manfaat proyek tersebut, bagi ekonomi makro bagi Negara.

Ketiga adalah “Manfaat Sosial” dari proyek infrastruktur tersebut, sehingga proyek infrastruktur memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekitar proyek tersebut.

Metodelogi survei ini, merupakan studi yang sepertinya sama sekali tidak dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi, karena masifnya pembangunan infrastruktur ini, malah tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, yaitu pembangunan di luar Pulau Jawa yang merupakan bagian janji Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah proyek infrastruktur pun dibangun di wilayah tersebut, termasuk jembatan yang menghubungkan daerah-daerah yang identik dengan laut. Salah satunya adalah “Jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, yang dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur”.

Jembatan ini, merupakan satu dari lima jembatan panjang yang dibangun sejak Presiden Jokowi menjabat, yaitu dibangun sejak Agustus 2015 lalu, sekaligus akan menjadi jembatan terpanjang di Balikpapan.

Jembatan Pulau Balang terdiri dari dua bagian, yaitu jembatan bentang pendek (Jembatan Pulau Balang I) sepanjang 470 meter, yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Kaltim dan kini telah selesai pelaksanaannya. Sedangkan jembatan bentang panjang (Jembatan Pulau Balang II) sepanjang 804 meter, yang dibangun melalui mekanisme lelang APBN, dengan memanfatkan dana sukuk surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp1,3 triliun, dan dilaksanakan dengan pola kontrak tahun jamak 2015-2019.

Jembatan yang dibangun oleh PT Hutama Karya bersama PT Adhi Karya dan PT Bangun Cipta, sebagai kontraktor Kerjasama Operasi (KSO) pelaksana pembangunan konstruksi jembatan ini, sepertinya jembatan tersebut benar-benar salah perencanaan dan program, entah saat itu apa motif dan niatnya membangun proyek tersebut? Karena ada kecendrungan modus atau motif “Laundring To Get Something”, sejak awal perencanaannya dan penganggaran jembatan tersebut.

Jika jembatan tersebut selesai pelaksanaannya, tidak juga bisa gunakan jembatannya oleh masyarakat, karena akses jalannya belum ada yang menjadi penghubung ke jembatan tersebut.

Coba bayangkan saja, dana 1,3 Trilyun tersebut manjadi mangkrak nantinya, dalam beberapa waktu pasca selesainya jembatan tersebut? Banyak sekali kerugian imateriil sebagai akibat terlalu tergesa-gesanya pemerintah dalam mengejar ambisi infrastuktur yang tidak berdasarkan analisa yang konfrehensif dalam melakukan kajian terhadap jembatan tersebut.

Memang kedepannya masyrakat akan terbantu dengan adanya jembatan tersebut, tapi karena akses penghubungnya tidak ada, lantas untuk siapa jembatan itu dibangun?

Begitu besarnya kocek APBN yang keluar hanya untuk mengejar ambisi infrastruktur yang terkesan ugal-ugalan didalam satu proyek tersebut diatas. 1,3 Trilyun, jika digunakan untuk membuat pabrik, berapa ribu tenaga kerja yang dapat terserap? Disini saya melihat ada ketidakcermatan, bahkan ketidakberesan dalam penganggaran proyek jembatan tersebut, karena pada akhirnya nasib jembatan pulau balang akan menjadi mangkrak, seperti proyek Wisma Olahraga Hambalang.

Disini terlihat jelas, tampaknya tuan presiden dan jajaran kementrian PU, terkesan seperti kebingungan untuk mengimplementasikan janji tuan presiden kepada masyarakat, mengenai infrastruktur jembatan balang tersebut.

Semoga saja nasib infrastruktur lainnya tidak akan seperti yang ada di pulau balang karena dengan adanya hal tersebut, saya meyakini masih banyaknya infrastruktur yang dibangun dengan terburu-buru dan tanpa perencanaan yang cermat, dan tidak menimbulkan dampak apapun bagi masyarakat luas dari pembangunan tersebut.

Sebagai pesan penutup, sudah selayaknya tuan presiden melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang prematur, dan melakukan perencanaan yang terintegrasi dan lebih baik lagi. Karena pembangunan infrastruktur haruslah bermanfaat bagi bangsa dan negara, bukan hanya sekedar menambah hutang bagi negara dan menyebabkan ekonomi pembangunan menjadi mangkrak.

Waallaahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamualaikum Wr, Wb.

🙏PYN🙏
Jakarta, 12 Juni 2018

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *