Natalius Pigai: “Kebebasan Pers Diduga Sudah Dirampok Pemerintah!”

JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Natalius Pigai, mengaku geram, karena kekuatan pemerintah yang besar, justru diduga digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara merampas kebebasan pers.

’’Ketika saya lihat berita pembangunan infrastruktur di Papua, itu ada jalan melintasi gunung. Setelah saya cek, jalan itu ternyata di dalam operasional PT Freeport Indonesia. Ini media terbesar di Republik Indonesia yang memberitakan. Media ini diambil alih oleh pemerintah, untuk menyampaikan berita citra positif, padahal pepesan kosong, penipuan. Ini memang sudah diklarifikasi, mereka menyatakan itu kesalahan Humas Kementerian PUPR yang salah menyampaikan kepada Kompas. Tapi itu bagian dari ngeles, pilar telah pers dirampok, kami dihianati pemerintah,’’ ujarnya, dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FA PETISI) di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Sejak era pemerintahan Jokowi, Pigai mengklaim, tidak pernah absen menyuarakan keprihatinan yang mewakili penderitaan rakyat. Kritik tersebut terus dilontarkannya, dalam tiap kesempatan.

’’Jokowi dilantik 21 oktober 2014. Pada 22 oktober pagi, presiden sudah saya sudah kritik, kenapa? Karena membangun negara itu harus berada dalam dua ranah. Satu, partisan. Kedua, oposan. Dengan dua itu kita bangun negara. Partisan bangun negara secara totalitas, kemudian aspek-aspek yang tidak diisi oleh negara diisi oleh kelompok oposisi,’’ tambahnya.

Mengingat pentingnya oposan sebagai penyeimbang kekuatan politik dan saluran persoalan yang dihadapi masyarakat, maka kebebasan mengutarakan pendapat harus dijamin. Juga pers sebagai pilar penting demokrasi harus dilindungi, bukan malah dihegemoni oleh rezim dengan kekuatan uang.

Karena itulah, oposisi harus diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Ruang itu hari ini sangat mustahil untuk diraih. Karena apa? Seluruh instrumen kekuatan itu dimanfaatkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

Media diduga dimanfaatkan untuk membangun sebuah framing tentang kebaikan-kebaikan dan citra positif, padahal sebenarnya segala sendi kehidupan sudah rusak.

“Nawacita katanya akan membangun Indonesia dengan berbasis kemanusiaan, tapi selama hampir empat tahun di sidang umum MPR, persoalan HAM nyaris tidak pernah disebut,’’ tukasnya.

(Muhammad Mu’alimin\Reko Alum)

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *