“INSAN PERS BERSATULAH, LAWAN REZIM ANTI DEMOKRASI”

Oleh: Pradipa Yoedhanegara (Aktifis Pers)

AKSI Geruduk dan pengrusakan Kantor Berita Radar Bogor, yang dilakukan oleh sejumlah kader dan pengurus partai penguasa saat ini, beberapa waktu lalu, sungguh sangat memprihatinkan kita semua sebagai insan pers, yang ada di seluruh Indonesia.

Aksi geruduk ini, diduga sebagai akibat adanya pemberitaan yang menjadi headline dalam tajuk pemberitaan Radar Bogor, yang berjudul,”Ongkang-ongkang kaki, dapat 112 juta”, yang dianggap oleh sejumlah kader partai bermoncong putih itu, sangat tendensius dan mendeskreditkan “Sang Ketua Umum” mereka.

Para kader dan pengurus partai penguasa ini, seharusnya tidak melakukan aksi geruduk dan perusakan terhadap Kantor Radar Bogor, karena terkesan menjadi sangat berlebihan, serta terlihat arogan di hadapan publik, karena mempertontonkan cara-cara premanisme dalam menyikapi persoalan sengketa pers.

Padahal seharusnya, para Kader Partai PDIP, dapat meminta hak jawab kepada media Radar Bogor, jika merasa berkeberatan terhadap judul atau isi pemberitaan, terkait sengketa pers, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers No.40 Tahun 1999.

Diera digital society yang begitu terbuka seperti sekarang ini, tentunya kritik terhadap pejabat publik bukanlah barang baru. Karena kritik bukanlah sesuatu yang tabu didalam negara yang menganut model demokrasi, seperti di Indonesia.

Kritik merupakan sesuatu yang wajar, karena ada jaminan dalam konstitusi seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa,“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kader partai PDIP ini, tampaknya tidak memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi pers di era reformasi seperti saat ini, yang salah satunya adalah, agar penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat tercapai maka dibutuhkan peran pers yang bebas berekspresi dan inovatif, karena itu merupakan wujud dari kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di era digital society.

Pers sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, memiliki fungsi kontrol sebagai anjing penjaga (watch dog), serta pemberi peringatan dini (early warning), serta berimbang terhadap jalannya roda pemerintahan, agar tercipta suatu pemerintahan yang Clean and Good Govermance, serta sesuai harapan rakyat yang ada di Negeri ini.

Karena, apabila pers tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, apa jadinya demokrasi yang sudah kita raih dengan susah payah pasca reformasi?.

Aksi geruduk dan pengrusakan kantor Radar Bogor, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila partai politik sekelas PDIP, bisa memberikan edukasi yang baik terhadap kader partainya, terkait sengketa pers.

Terjadinya aksi geruduk terhadap pers itu, adalah bukti nyata gagalnya partai politik ikut berpartisipasi dalam, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, karena banyak kader partai tersebut melakukan tindakan yang merepresif, bahkan mengancam kehidupan demokrasi di era majunya iptek, seperti saat ini.

Kebebasan pers yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai freedom of the press, adalah hak yang diberikan secara konstitusional, dengan disertai perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan, seperti menyebarluaskan tulisan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah yang berkuasa, ataupun pihak-pihak lainnya, yang mencapuri urusan pers yang bebas dan bertanggungjawab.

Kemudian, pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut, adalah merupakan suatu konsep yang sangat didambakan dalam pertumbuhan demokrasi dan pers di negara maju. Selain itu, pers yang bebas dan merdeka di sini, bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan, paksaan atau penindasan dari pihak manapun, termasuk pemerintah negara atau pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, tetapi tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Mengutip sebuah berita mengenai adanya arogansi dari oknum Ketua Partai PDIP Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa, “Kalau di Jateng, rata itu kantor Radar Bogor”. Hal ini mengacu pemberitaan:
https://m.detik.com/news/berita/4046673/radar-bogor-digerudu2k-pdip-kalau-di-jateng-rata-itu-kantor.

Menyikapi hal itu, secara pribadi, saya sampaikan, bahwa ini merupakan ancaman nyata dalam demokrasi di era digital society, karena kebebasan “PERS” adalah bagian dari Declaration of Human Right, atau Hak Azasianusia (HAM).

Lalu, mengacu pada UU Pokok Pers No. 40 Th 1999 tentang PERS, secara gamblang dijelaskan, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum di Negeri ini.

Kedudukan pers secara umum di seluruh dunia dan pers Indonesia khususnya, di era majunya iptek, Pers merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi (per excellentium), dimana semua jenis pesan yang pada awalnya adalah merupakan milik pribadi (personal), yang kemudian telah disosialisasikan menjadi milik umum, ketika pesan berpindah ke media massa/pers ataupun sosial media, sehingga menjadi forum publik, atau dengan kata lain, tulisan tersebut adalah bagian atau yang mewakili perasaan publik yang terjadi saat ini.

Dilema yang dihadapi Pers Indonesia hari ini, antara lain, bisa dilihat dari sisi historikal empiris (pengalaman sejarah), pers adalah alat perjuangan nasional melawan penindasan penjajah, dalam rangka memperjuangan kemerdekaan indonesia.

Selain itu, pers di era rezim otoritatian dan anti demokrasi, bisa menjadi pilar utama dalam melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintah yang otoriter.

Namun kini, sikap kritis yang seharusnya menjadi dominan pada pers, malah pers kehilangan arah dalam mengambil sikap melaksanakan fungsi secara esensial pers itu sendiri, yang kini kembali bergairah, dengan adanya keberanian mengungkapkan kebenaran dari Radar Bogor, yang harus diapresiasi oleh semua insan pers, di seluruh Indonesia.

Untuk itu, momentum tragedi Radar Bogor, seharusnya bisa dijadikan alat persatuan insan pers di seluruh tanah air, dalam menghentikan rezim anti demokrasi ini, untuk terus melakukan perlawanan atas intimidasi, serta tindakan yang merugikan pers dan demokrasi di negeri ini.

Untuk itu, pers melalui kasus Radar Bogor ini, agar dapat menyatukan visi dan misi agar pers dapat kembali kritis, serta mengenai bagaimana seharusnya pers bersikap dalam sebuah pemerintahan?.

Karena hari ini, publik masih ada yang menilai, kalau pers ditanah air sudah kehilangan daya kritis dan malah menjadi kepanjangan rezim pemerintah, serta  ikutserta dalam melakukan bentuk propaganda kepentingan rezim pemerintahan yang berkuasa.

Dengan demikian, Pers bukan lagi menjadi alat perjuangan dan sebagai pembela kepentingan publik, karena seringkali pers menjadi penyambung lidah pemerintah, bukan sebagai penyambung lidah rakyat.

Sebagai pesan penutup, harus ada benang merah yang jelas antara para pekerja pers dan penguasa, agar tidak ada kejadian main mata antara penguasa dan pers, yang bisa merugikan kepentingan rakyat banyak.

Karena banyak sekali pers yang saat ini kehilangan identitas dan jati diri, manakala banyak tokoh pers masuk kedalam pemerintahan, maka para jurnalis yang begitu kritis, seperti kehilangan arah dan menjadi jurnalis bingung, karena ketidak beranian mengkritisi pemilik (owner) media massa tersebut, yang telah bergabung kedalam pemerintahan saat ini.

Waallaahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamualaikum Wr, Wb,

🙏PYN🙏
Jakarta, 4 Juni 2018

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *