Demontrasi SPRAK Di Depan Kantor KPK, Tuntut Realisasikan “Fiat Justitia Ruat Coelum (Walau Langit Runtuh Hukum Harus Ditegakan)!”

KEJUTAN Sangat mengharukan dalam DUGAAN KASUS KORUPSI E_KTP, perlu dipertegas, bahwa Indonesia saat ini berada dalam sebuah ancaman serius dalam hal korupsi.

Bahkan, korupsi seakan terlihat nampak dan menjadi kultur dari oknum oknum Abdi Negara, yang ingin memperkaya diri.

Bisa dipastikan, watak bengis yang akan merusak tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara, semua di akibatkan atas kekonyolan mereka yang dzalim, karena tidak tahu aturan, sehingga bisa dikatakan korupsi adalah bentuk penjajahan gaya baru, yang lahir dari jelmaan watak Neokolonialisme kuno, yang mana perlu dibasmi secara tuntas.

Implementasi hukum di Indonesia ini, perlu dipertegas oleh KPK, sehingga bandit bandit intelektual yang menghisap darah rakyat, dapat diikat secara pasti, agar melahirkan manusia yang bermoral. Jika tidak, maka aktor koruptor akan menjadi bumerang bagi proses kemajuan bangsa dan negara ini, karena proses penegakan hukum yang menjadi kekuatan negara, dipandang sebelah mata, maka harusnya KPK memperhatikan semaksimal mungkin, agar terciptanya suatu perwujudan hukum secara pasti, agar hukum selalu menjadi “Panglima Tertinggi” di NKRI,  sehingga menciptakan keadilan yang merata, tanpa ada unsur pandangbulu di NKRI ini.

Korupsi adalah bencana yang menghambat cita-cita negara, serta bahkan kemudian hadir untuk memiskinkan Rakyat Indonesia, serta merugikan keuangan negara. Lalu, di dalam konteks itu, kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK, untuk mengikat dan memaksa bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum negara, dalam artian membangkan hukum, sebut saja dalam kasus E-KTP.

Kita semua sudah mengetahui, bahwa dugaan kasus E-KTP, adalah sarana pencaplokan uang rakyat secara masal, yang sampai saat ini, belum terbongkar secara menyeluruh, sehingga bisa dikatakan, bahwa KPK masih lemah dalam proses penegakan hukum.

Karena itu, kami menyarankan kepada KPK, jangan pernah takut untuk memanggil dan memeriksa terduga BAMBANG SOESATYO. Kami dengan tegas mendukung KPK, untuk memanggil BAMSOET, agar dapat dimintai keterangan, sehingga kasus E-KTP dapat dituntaskan oleh KPK.

Maka hal inilah, menjadi kajian secara spesifik bagi elemen pemuda yang tergabung dalam wadah SENTRAL PERGERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI (SPRAK), untuk mempertegas SIKAP KPK, agar dapat membasmi para terduga koruptor E_ KTP.

Adapun Ultimatun dan tuntutan yang disampaikan SPRAK, saat unjuk rasa, Senin, Tanggal 4 Juni 2018, di Depan Kantor KPK, adalah:

1.mendukug kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa BAMBANG SOESATYO, dalam lanjutan penyidikan dugaan kasus korupsi E-KTP, demi terciptanya keadilan hukum.

2. Meminta kepada KPK segera bentuk TIM, untuk membongkar oknum-oknum kasus E-KTP secara menyeluruh, dimana Rakyat Indonesia ada bersamamu.

3. KPK segera Tangkap serta adili oknum yang terlibat dalam dugaan kasus E-KTP, tanpa pandang buluh.

Sumber: Korlap Aksi : Ramlan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *