“Teror Surabaya, Pray For Indonesia”

Oleh: Pradipa Yoedhanegara (Jurnalis/Aktifis Sosial)

DALAM Beberapa hari kedepan isu soal terorisme masih akan menghiasi sejumlah halaman media maistreams maupun media sosial di tanah air, sebagai dampak penyerangan teroris yang dilakukan secara sporadis di kota pahlawan surabaya.

Indonesian Bomb Attack, mengutip salah satu judul tulisan media berbahasa inggris, yang mengulas tentang penyerbuan teroris ke markas-markas kepolisian, dengan diawali drama penyandraan berdarah di mako brimob kelapa dua depok.

Berbagai macam statemen, analisa sampai pada ulasan para pengamat dadakan bermunculan mengenai penyandraan, sampai pada penyerbuan teroris yang dilakukan secara terbuka terhadap gereja dan markas-markas kepolisian di wilayah Jawa Timur tersebut.

Adanya opini yang berkembang di hadapan publik yang mengkait-kaitkan persoalan ini dengan motif politik pasca pembubaran HTI, Kemudian adanya dugaan balas dendam yang dilakukan oleh kelompok teroris, sampai pada dugaan lemahnya fungsi koordinasi antar intelijen yang ada didalam internal pemerintahan, dibawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam sekuen tulisan ini, sebelumnya saya ingin mengungkapkan duka yang paling mendalam bagi keluarga korban kebiadaban penyerbuan teror bom bunuh diri, maupun kepada keluarga pelaku bom bunuh diri tersebut. Karena ekses yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut tampaknya telah menimbulkan trauma serta ketakutan yang luar biasa bagi sebagian masyarakat di negeri tercinta ini.

Selain itu dalam tulisan ini saya ingin membahas secara lebih konfrehensif mengenai, “lemahnya fungsi badan intelijen negara” dan meminta pertanggung jawaban dari badan intelijen negara terhadap adanya bahaya dan ancaman yang begitu nyata terkait teror terhadap masyarakat luas, sebab ancaman serangan teror tersebut tidak bisa terdeteksi sebelumnya dan malahan terkesan menjadi begitu terlihat masiv.

Disini saya ingin mengajak para pembaca artikel ini, untuk membahas lebih dalam tentang Intelijen negara berdasarkan pada Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yaitu adalah meliputi Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan RI, dan atau Intelijen pada kantor Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Jika berlandaskan pada definisi ancaman menurut UU No.17 Tahun 2011, maka jelas aksi terorisme menjadi salah satu ancaman yang wajib ditanggulangi oleh badan intelijen negara. Sebab ancaman terorisme itu sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia, kehidupan berbangsa, keamanan nasional, kedaulatan wilayah, hingga pada keutuhan wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta kepentingan nasional lainnya dalam berbagai aspek. baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Kemudian fungsi kordinator intelijen pada badan intelijen negara juga diatur dalam Peraturan Presiden nomer 67/2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Dalam perpres ini sangat tegas keberadaan organisasi Badan Intelijen Negara (BIN) daerah atau Binda, yang merupakan unit struktural BIN di wilayah provinsi sekaligus koordinator penyelenggara intelijen negara yang ada di daerah.

Selain itu, juga dibentuk semacam Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang merupakan forum koordinasi para pimpinan penyelenggara intelijen di tingkat pemerintah pusat. Serta Komite Intelijen Daerah (Kominda) yang merupakan sebuah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara intelijen yang berada ditingkat provinsi atau daerah.

“BIN dalam hal ini, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara yang dipimpin oleh seorang Kepala BIN. Ada pun penyelenggara koordinasi A�intelijen negara di daerah dikoordinasikan oleh kepala Binda,” begitu bunyi Pasal 2 Ayat (1,2) dalam Perpres Nomer 67 Tahun 2013 termaktub.

Menurut perpres ini, BIN memiliki wewenang untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang intelijen negara. Kemudian kapala BIN mengoordinasikan pelaksanaan fungsi intelijen, dalam menata dan mengatur sistem intelijen negara, menetapkan klasifikasi rahasia Intelijen, serta membina penggunaan peralatan dan material untuk kepentingan intelijen.

Kepala BIN didalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh kepala pelaksana harian yang disebut Kalakhar. “Kalakhar secara ex officio dijabat oleh pejabat setingkat eselon Ia di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh kepala BIN. Kemudian, Kepala Kalakhar sebagaimana dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIN,” bunyi Pasal 5 Ayat (2,3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 itu.

Didalam isi atau bunyi Perpres Nomer 67 Tahun 2013 ini juga menegaskan, Bahwa Kepala BIN wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi seleluruh intelijen negara kepada presiden paling sedikit satu kali dalam masa enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh kepentingan negara atau pemerintah.

Terjadinya penyerbuan teroris yang terjadi di sejumlah gereja dan markas-markas kepolisian seharusnya dapat terdeteksi sejak awal, apabila fungsi koordinasi intelijen negara berjalan sesuai regulasi yang saya sebutkan diatas. Tapi mau dibilang apa karena sepertinya kelompok penyerbu atau pengacau keamanan negara yang biasa disematkan dengan nama teroris tersebut, tampaknya sudah memiliki pola dan format gerakan yang berbeda, sebab tidak terdeteksi sama sekali oleh intelijen negara ketika melakukan penyerbuan yang dilakukan secara terbuka dihadapan publik.

Terorisme bukanlah merupakan kejahatan biasa namun merupakan kejahatan yang begitu luar biasa, bahkan tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau HAM, serta kejahatan transnasional. Kelompok teroris memiliki jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional karena merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga kordinasi intelijen negara sangat diperlukan untuk memberikan semacam deteksi awal dalam penanganannya deradikalisme yang terencana dan berkesinambungan, namun hak asasi manusia tetap dilindungi dan dijunjung tinggi oleh intelijen negara.

Fungsi Intelijen negara itu hampir mirip seperti pekerja pers mempunyai fungsi early warning, yaitu “pemberi peringatan dini” dari semua ancaman baik itu terorisme, narkoba, kejahatan transeksual dan lain sebagainya. Selain sebagai pemberi peringatan dini Intelijen juga memiliki fungsi sebagai “watch dog yakni sebagai anjing penjaga”, yang memiliki kemampuan pengawasan terhadap adanya bahaya yang mengancam kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa.

Indonesia satu dari banyaknya negara yang memang sangat rentan akan ancaman terorisme, dan yang menjadi sasaran lokasi teror bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga negara tetangga Indonesia, seperti Filipina, Malaysia dan Singapura, timor leste dan australia. Akan tetapi pada akhirnya kelompok teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia, adalah disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut, “Pertama”, Di Indonesia ada begitu banyak sasaran yang menjadi simbol dari eksistensi asing/barat.A�”Kedua”, aparat keamanan (tni/polri) dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi dibidang intelijen.

“Ketiga”, faktor lemahnya kepemimpinan nasional diera rezim jokowi seperti saat ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat keadaan politik dalam negeri yang menjadi kurang stabil, akibatnya hal ini juga memberikan dukungan ekstra bagi para pelaku teror, yang kemudian kelompok teroris tersebut memiliki ruang gerak yang memadai dalam melancarkan aksi-aksi teror dinegeri ini sebagai alat pembenaran dari lemahnya figur kepemimpinan nasional karena terlalu sering disebut sebagai petugas partai.

“Keempat”,A�adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang cenderung tajam kebawah dan tumpul keatas atau bahkan cenderung tidak adil. Secara selintas memang sistem penegakan hukum telah memberikan ganjaran yang berat bagi pelaku terorisme, sampai pada hukuman mati bagi para tersangka pelaku teroris. Hanya saja para penegak hukum, Secara umum BNPT, DENSUS 88, Jaksa dan hakim tidak menyadari bahwa pelaku tindakan teror adalah karakter atau orang yang dimotivasi oleh tujuan tertentu dan biasanya berdasarkan keyakinan ideologi dan politik, sehingga tingkat loyalitasnya sangat tinggi, bahkan sampai berani melakukan aksi bunuh diri.

Jadi karena itu seharusnya upaya untuk melakukan deradikalisasi menjadi bagian yang sangat penting, bukan hanya sebatas memberikan hukuman berat saja dan itu wajib di koordinasi oleh suatu lembaga atau diambil alih oleh intelijen negara dalam rangka melaksanakan fungsi deradikalisasi para mantan pelaku teroris yang sering disebut sebagai jihadis. Sambil intelijen negara melakukan penyusupan-penyusupan kepada kelompok-kelompok teroris yang saat ini mungkin sudah terdata oleh intelijen negara, berdasarkan dokumen milik badan intelijen.

Untuk itu tragedi penyerbuan dan teror bom yang terjadi belakangan ini disejumlah daerah di jawa timur, hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan komunikasi serta koordinasi antar lembaga, dan bersatunya kekuatan intelijen negara agar lebih efektif lagi dalam melakukan tugas dan fungsi dibidang keamanan negara, demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat luas.

Tugas dan fungsi kordinasi intelijen negara di era digital society akan semakin bertambah berat, sebagai dampak pesatnya perkembangan tekhnologi di masa mendatang. Intelijen dituntut untuk memahami iptek secara konfrehensif, karena teroris di masa mendatang akan memiliki modus yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Dalam hal ini negara tidak boleh kalah dan takut melawan teroris ataupun tindakan radikal lainnya yang dilakukan oleh kelompok penyebar teror. Kemudian untuk kasus pemboman gereja di surabaya dan penyerbuan markas-markas kepolisian di sejumlah daerah, badan intelijen negara, tni dan polri harus dapat mengungkap sumber pendanaan kelompok teroris tersebut.

Untuk melakukan penyerbuan dan pemboman dibeberapa gereja dan markas-markas kepolisian secara serentak, masif dan terencana serta sangat terukur seperti yang dilakukan di jawa timur tersebut. Kelompok teroris membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit dan saat ini saya tidak melihat adanya perampokan dalam skala besar yang dilakukan oleh kelompok pembuat teror surabaya tersebut.

Karena sumber dana teroris ini menjadi penting untuk dibuka secara transparan dan gamblang kehadapan khalayak, sebagai pembuka tabir para pelaku bom bunuh diri tersebut, Agar tidak muncul spekulasi macam-macam ditengah masyarakat yang melek akan tekhnologi, apalagi sampai menjadi polemik dan kegaduhan ditengah berlangsungnya tahun politik seperti sekarang ini.

Selain itu Teror di surabaya dan markas-markas kepolisian sebaiknya tidak juga dijadikan alat pembenaran bagi penguasa agar pemerintah dapat serta merta mengeluarkan PERPPU anti teror, tanpa kajian yang ilmiah dan mendasar. Karena akan memiliki dampak bagi kehidupan demokrasi yang sudah kita rasakan sejak berlangsungnya era reformasi hingga saat ini.

Sebagai pesan penutup, “Jika bom bunuh diri merupakan jalan ke surga”, maka orang yg menganjuran itu tidak akan pernah membiarkan dirinya didahului oleh siapapun, bukan malah menganjurkan orang lain untuk bunuh diri. Selain itu deradikalisasi bukan hanya untuk teroris semata, tapi juga bisa dilakukan kepada penguasa yang dengan mudahnya menyebar ancaman teror kepada masyarakat luas, yaitu teror terhadap para pengkritik serta teror kenaikan harga bbm dan harga kebutuhan bahan pokok yang bisa membuat jantung rakyat berhenti berdegub sewaktu-waktu.

Wallaahul Muwafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamualaikum Wr, Wb.

Jakarta, 15 Mei 2018
Jam 18.05 BBWI
?Y�?PYN?Y�?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *