Press Releasse : “KOTA WALI TERDZOLIMI”

KRISIS Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Demak, tampaknya sedang terjadi.

Pemicunya diduga adanya permasalahan yang berawal dari kekisruhan penyeleksian pemilihan perangkat desa, yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2018 lalu, sehingga menimbulkan polemik, baik dari masyarakat, legislatif, sampai yudikatif.

Diduga, Bupati telah melakukan pembiaran terhadap dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa, terkait polemik kebijakan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa, yang diduga bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah, juga tidak konsisten dalam menyelesaikan permasalahan Pilperades ini. Bahkan, Bupati Demak, M. Nastsir, diduga telah melakukan kegaduhan, yaitu bermula dengan diterbitkannya keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 824/022/2018, tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Sementara Sekretaris Desa (Carik), untuk kembali bekerja ke instansi pemerintahan pada tingkat kecamatan.

Keputusan tersebut, merupakan kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan pendiskriminasian terhadap ketidakpastian hukum yang berlaku, sehingga patut diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang A�Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

Pelaksanan pilperades ini, menggunakan MOU yang tidak diakui oleh pihak Rektorat Universitas Indonesia.

Keterlibatan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, telah melakukan perjanjian dengan pihak Paguyuban Kepala Desa Demang Bintoro Demak, secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak Rektorat. Pelaksanaan ujian pun terkesan terburu buru dan formalitas saja. Dugaan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa yang mengarah pada tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, atas nama kegiatan pengisian perangat desa ini, karena penggunaan anggaran APBDes yang belum ditetapkan. Belum lagi, orang yang lolos pada Pilperades tersebut, diduga adalah kroni Kepala Desa, anak, istri, dan atau keluarga dari pejabat desa tersebut. Terkesan disini, semua tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat desa diduga telah diatur oleh Paguyuban Demang Bintoro Demak.

Masyarakat korban Pilperades, telah melakukan pengaduan ke PTUN tertanggal 6 Maret 2018, dan pada hari ini, 9 Mei 2018, merupakan sidang pembuktian dan akan memberikan keputusan pada minggu depan. Pengaduan ke Polres jg telah mendapatkan desakan dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dan polres telah melakukan BAP Tipikor terhadap pelapor,tp sampai sekarang belum terbit SP2HP, Kejakasaan Negri sudah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi berkas. Bahkan sampai pada ranah KPK, Mabes Polri dan Kejagung, pelaporan tertanggal 14 Maret telah kami laksanakan. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan yang signifikan. Pembiaran jelas terlihat dari Aparat Penegak Hukum.

Oleh karena itu, kami Aliansi Masyarakat Demak Menggugat (AMADEGA), menuntut Mendagri untuk membentuk tim investigasi pada kasus Pilperades Demak, karena Bupati Demak sudah melakukan pelanggaran terhadap Perda No 1 Tahun 2018 dan Bupati Demak telah melaksakan Perda yang belum disahkan.

*Demak, 9 Mei 2018*
Hormat Kami
Aliansi Masyarakat Demak Menggugat
Kontak person:
*Asrul : 0822 2195 9439*
*Lutfi : 0813 2944 1621*

 

Sumber: Arthon

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *