Perenungan Hari Buruh, Menguak Problem Produktifitas Buruh dan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Oleh: Zulkifli Umar (Praktisi Bisnis/Ketum IKMB)

JIKA Mengacu dan menyimak diskusi di Whattshap Group (WAG) Bfm Radio Belitong, terkait adanya informasi atas minimnya jumlah penggunaan Tenaga Kerja Lokal (TKL), dalam sistem rekrutmen karyawan pada salahsatu hotel bintang bertaraf Internasional yang baru operasional di Belitong, menjadi menarik untuk dikupas dan diperbincangkan dari sisi kebutuhan dan kepantasannya.

Karena info atau fakta dalam masalah ini, seakan nyambung dengan isu yang sedang berkembang di skala Nasional, yaitu adanya berbagai pihak yang menggugat atas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) non skill.

Dalam menyikapi info penggunaan hanya 5 atau 8 orang Tenaga Kerja Lokal di hotel yang dimaksud, Saya lebih cendrung untuk tidak reaktife.

Mungkin ada pihak yang beranggapan, bahwa Produktifitas Buruh Indonesia (PBI) bernilai jelek. Apalagi sektor bisnis yang mengandalkan Hospitality.

Sebenarnya, ada beberapa tahapan Problem Solving atas merebaknya isu tentang penggunaan Karyawan Lokal hotel ini, yaitu:

1) Lakukan konfirmasi (tabayyun). Dapat dilakukan oleh perangkat RT atau RW atau Karang Taruna dengan berdiskusi bagian Personalia. Sampaikan keluhan nya, sampaikan apa saja yang jadi harapan.

2) Apabila tidak mendapatkan solusi, silahkan laporkan ke Dinas Ketanaga kerjaan.

3) Atas laporan warga tersebut, Dinas ketenagakerjaan akan memanggil HR untuk konfirmasi dan pembinaan.

Biasanya, setiap persoalan akan ada solusi Ai??terbaik dan cukup dengan step nomor Satu.

Normatifnya, para pemilik usaha atau Managemen sebuah perusahaan, sudah memasukan kajian penggunaan Tenaga Kerja lokal dalam studi kelayakan. Posisi mana saja, berapa orang, serta standard kualifikasi seperti apa.

Peran Pemerintah sebagai Regulator, melalui Dinas Ketenagakerjaan bisa membuat kan regulasi teknis, sebagai regulasi derivatifnya dari Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Karena saat ini, lagi suasana Pilkada, maka jangan sampai menjadi isu yang “digoreng”.

Akan menjadi opportunity dan chalenge untuk program calon, tapi sebaliknya juga bisa mengarah pada Black Campaign bagi pasangan Petahana.

Semoga kita semua jernih, profesional dan proporsional menyikapi dalam suatu masalah ini.

Namun menurut saya, jika untuk menuju Kualitas Pulau Belitong sekelas propinsi, maka tak perlu jadi propinsi secara Yuridis, tapi faktanya kemajuan pembangunan di Pulau Belitong itu harus sekelas Propinsi (halusnya Referendum).

Salam Belitong Bangkit.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *