Bawaslu Bersama KPP NTB Launching Kampung Pengawasan

KORANFORUM.COM, NTB — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng Komunitas Partisipasi Publik Nusa Tenggara Barat (KPP NTB) Ai??mensosialisasikan program Pengawasan Partisipatif, sebagaimana dengan tema pada kegiatan tersebut.

Kegiatan kali ini, digelar di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Selasa (02/05/18) kemarin.

Ketua Komunitas Partisipasi Publik Nusa Tenggara Barat (KPP NTB) Syamsul Hadi, S.Pd, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa sosialisasi kali ini adalah salahsatu bentuk untuk bersilaturahim antara Bawaslu dengan masyarakat, karena diketahui bersama bahwa NTB sebentar lagi akan melaksanakan Pilkada serentak pada bulan Juni 2018, juga Pilpres dan Pileg Tahun 2019 mendatang.

“Kami di KPP NTB bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi NTB ini, memberikan pencerahan dan informasi agar kita semua mengerti dan paham, serta ikutAi?? menolak segala bentuk kampanye hitam, money politik dan tidak saling menjelekkan antara calon satu dengan calon yang lainnya,” kata Syamsul, merupakan Alumni IKIP Mataram ini, dihadapan puluhan masyarakat Jempong yang hadir.

Dia juga berharap, kehadiran dari para peserta ini bisa ikut menyampaikan info info ini ke masyarakat lainnya, yang tidak bisa hadir di ruangan ini, untuk secara bersama menolak segala bentuk kampanye hitam ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Shet, menyampaikan harapannya agar semua masyarakat dapat ikutserta dalam melakukan pengawasan di TPS masing-masing, karena dengan pengawas yang ada saat ini, tentu tidak cukup untuk mengawasi semua masyarakat NTB yang begitu banyak.

Dikatakan Umar, sebentar lagi NTB akan melaksanakan Pilkada, sehingga perlu kiranya masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga keamanan, sekaligus juga ikut melakukan pengawasan di tengah-tengah masyarakat.

Umar menjelaskan lagi, bahwa jumlah komisioner Bawaslu provinsi saat ini hanya tiga orang, begitu pun Panwas Kabupaten dan Kota juga tiga orang, lalu kecamatan juga tiga orang, sehingga diharapkan semua masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi kala itu, dapat ikut berpartisipasi sebagai pengawas di TPS masing masing, juga mengajak kerabat yang lain untuk ikut mengawasi proses Pilkada Serentak 2018 dan Pileg 2019 mendatang.

“Mari kita ikut untuk mengawasi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam berkampanye, juga bisa melaporkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan, yaitu dengan cara menyogok, dan menjelek-jelekkan calon lain, atau kampanye hitam,” ucapnya.

Umar menjelaskan, ada orang-orang tertentu, yang tidak boleh ikut berkampanye dihadapan masyarakat lainnya, antara lain adalah PNS, TNI dan Polri. Jika ditemukan PNS ikut berkampanye, maka masyarakat bisa menyampaikan ke Panwas Pilkada, yang ada di desa dan kecamatan.

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, Polri tidak boleh ikut berpolitik, apalagi sampai mengkampanyekan salahsatu paslon. Kalau ada diantara bapak dan ibu yang melihat ASN berpolitik atau kampanye, segera lapor ke petugas Panwas di kelurahan dan desa masing-masing,” tegas Umar.

Untuk diketahui bersama, bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan tersebut, juga dilaksanakan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. (fauzan)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *