‘SELAYANG PANDANG MENGENAI HUKUM WARIS’

ADA Pepatah Tiongkok yang mengatakan “Sejak zaman dahulu, siapa yang tidak pernah mati?”.

Itulah fenomena kehidupan manusia di dunia ini, yang menurut penulis hanyalah sebentar. Bagai seorang sufi yang menyeberangi gurun pasir, sebentar saja dia berlalu.

Makna hidup, merupakan suatu fenomena yang sangat sulit diuraikan secara sederhana. Fenomena kehidupan manusia dari waktu ke waktu cukup aneh dan misterius serta sulit dimengerti.

Penulis pernah melihat dengan mata dan kepala sendiri, suatu sengketa hukum waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 2011 silam.

Di mana pada saat itu, penulis hadir mewakili seorang klien dalam sidang perkara Merek di Pengadilan Negeri itu.

Oleh karena sidang belum dimulai, maka ku coba meluangkan waktu untuk melihat sidang di ruang sidang sebelah. Yaitu sebuah sidang sengketa perdata harta warisan.

Ketika hakim membuka sidang, sang hakim heran, kenapa nama Penggugat dan Tergugat mirip. Ho Ki Cok dan Ho Ki Cuk ? Sang hakim mengira dia salah memanggil para pihak.

Lalu hakim bertanya “Anda siapa, anda Ho Ki Cok, Penggugat ya?”

Orang itu menjawab, “Betul Yang Mulia, saya adalah Ho Ki Cok, Penggugat”.

Hakim bertanya lagi, yang duduk diseberang satunya “Anda Tergugat Ho Ki Cuk ya, kok namanya mirip?”.

Lalu orang itu menjawab “Betul Yang Mulia, Penggugat itu adik saya”.

Lantas sang hakim bingung sambil berkata “kenapa tidak damai saja?”.

Tergugat menjawab “Yang Mulia, saya telah bersengketa dengan adik saya, sejak saya masih bujangan!”.

Usia Penggugat kira-kira 50 tahun. Aku menarik kesimpulan, kakak beradik itu telah bersengketa dari 10-20 tahun yang silam.

Dalam hati kecilku berpikir, mereka belum tentu akan mendapatkan harta warisan yang diperebutkan dalam waktu dekat ini. Sebab perjalanannya masih panjang dan biaya yang mesti dikeluarkan masih banyak. Terkecuali pengacaranya, dengan sabar dan baik hati mendamaikan kedua kakak -adik itu.

Dari pengalamanku sebagai seorang pengacara. Harta warisan adalah sesuatu yang kadangkala menimbulkan sengketa di antara saudara. Apalagi ditambah pengetahuan masyarakat kita yang minim mengenai hukum waris yang berlaku di tanah air.

Maka, bertambah banyak pula persoalan harta warisan yang dihadapi masyarakat dari dulu hingga kini. Fenomena perpecahan persaudaraan akibat harta warisan, bukanlah hal yang sulit dijumpai pada masyarakat, terutama pada masyarakat perkotaan. Kehidupan yang bersifat individualis telah mengejala sejak datangnya bangsa Belanda yang membawa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang bersifat mengutamakan individual, dan individualistisnya cenderung liberal pula !

Nah melalui tulisan ini, aku akan memberikan sedikit tulisan mengenai hukum waris khusus bagi orang Tionghoa di tanah air.

Hukum waris bagi orang Tionghoa berbeda dengan hukum waris yang berlaku bagi orang Indonesia beragama Islam.

Orang Tionghoa berlaku hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda disebut Burgerlijk Wetboek disingkat B.W. Sedangkan, hukum waris yang berlaku bagi orang Indonesia beragama Islam adalah Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut Prof. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seorang. Kekayaan yang dimaksud dalam rumusan ini adalah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, baik aktiva maupun pasiva. Artinya, kekayaan itu meliputi piutang dan hutang si pewaris (yang meninggal).

Dalam hukum waris di B.W, berlaku suatu asas ” jika seorang meninggal dunia, maka pada detik itu juga, segala hak dan kewajiban yang meninggal beralih ke ahli waris.

Pembagian warisan dalam sistem hukum waris B.W, ada dua cara. Pembagian menurut ketentuan undang-undang dan yang ditunjuk dalam surat wasiat (testamen). BW telah menentukan, untuk pembagian warisan dari seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.

BW mempunyai azas seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal. Tapi, apabila seorang tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup mengenai pembagian harta kekayaannya. Maka dalam hal demikian, undang-undang yang akan menentukan pengaturan pembagian harta kekayaannya itu.

Jadi kalau diatur dalam surat wasiat, pembagian ke ahli waris tidak rata. Karena sesuai kehendak pewaris. Sedangkan, kalau tidak diatur dalam surat wasiat, maka menurut undang-undang pembagiannya akan rata.

BW tidak membedakan ahli waris laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak membedakan urutan kelahiran seseorang. Artinya, anak sulung dengan anak bungsu pembagiannya adalah sama.

Pembagian waris misalnya, bila seorang janda mempunyai 4 anak, maka sang janda/ibu mendapat 50 % + 10 %. Sedangkan, anaknya masing-masing mendapat 10 %. Apabila seorang anak (ahli waris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, tapi ia mempunyai 4 orang anak. Yaitu cucu pewaris, maka bagian 10 % itu dibagi rata di antara 4 anak itu.

Yang lucu menurut Pasal 2 BW. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Jika si anak meninggal saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Artinya, bila seorang pewaris meninggal, mempunyai tiga orang anak dan satu anak masih dalam kandungan, maka si pewaris dianggap mempunyai empat orang anak.

Nah, inilah selayang pandang mengenai hukum waris dariku. Semoga bermanfaat bagi kita semua, guna menghindari dan mencegah hal-hal yang dapat merusak tali persaudaraan sesama saudara karena suatu warisan.

Jakarta, 24 November 2017

KURNIANTO PURNAMA,SH,MH.

Email: kurnianto_purnama@yahoo.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *