Operasi Kapal Isap di Laut Beltim, Sempat Dibahas “Panas” di Medsos

KORANFORUM.COM, BELITONG — Persoalan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Kawasan Laut Kabupaten Belitung Timur (Beltim) sempat dibahas dengan “Panas” oleh berbagai kalangan di Pulau Belitong, di media sosial (medsos) Ai??Whattshap Grup (WAG) BFm Radio Belitong, Rabu (1/11/2017) siang.

Pembahasan kapal isap yang sempat “panas” ini, bermula dari sebuah pertanyaan tentang legalitas operasional kapal isap di Perairan Laut Beltim, yang dilontarkan oleh seorang Aktifis Pemuda Belitong Idiil Akbar SIP, MSi, kepada Praktisi Hukum H. Andi Saparuddin Lanna SH, di WAG BFm Radio, siang itu.

Sebelum dibahas lebih jauh, bila mengacu pada berbagai macam literatur yang ada, misalbya dari Situs Dunia Pertambangan, maka menerangkan bahwa definisi tentang Kapal Isap Produksi (KIP) ini, Ai??ada berbagai penjelasan.

Salahsatu penjelasan itu adalah, Kapal Isap Produksi (KIP) adalah suatu alat gali atau pemindahan tanah yang dipergunakan untuk menggali lapisan tanah bawah laut, dimana peralatan mekanis dan pengolahan materialnya bertumpu pada sebuah ponton.

Adapun lapisan tanah bawah laut yang mengandung pasir timah, dipotong dengan menggunakan Cutter atau pemotong. Selanjutnya, material tersebut akan terberai dan hasil beraiannya itu dihisap dan dipindahkan ke bagian pengolahan sementara, atau yang lebih dikenal dengan instalasi pencucian.

Lalu, bagian pengolahan sementara ini, berfungsi sebagai media pemisah antara mineral cassiterite (SnO2) dengan mineral pengotor lainnya. Adapun Mineral cassiterite (SnO2) adalah hasil pencucian yang ditampung di dalam kampil bijih (karung tempat bijih timah), sedangkan mineral pengotornya langsung terpisah dan dibuang ke dalam laut.Ai??

Nah, akibat dari operasional kapal isap inilah yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan, Ai??karena diduga bisa merusak ekosistem kehidupan di dalam laut, sehingga Aktifis Pemuda Belitong, Idiil Akbar, menanyakan legalitas operasional kapal isap di Beltim ini, kepada Praktisi Hukum, Andi Saparuddin Lanna.

Namun ada jawaban yang cukup mengejutkan disampaikan oleh Andi Saparuddin Lanna, Ai??yang akrab disapa dengan panggilan Andi ini.

Diungkapkan Andi, Ai??dirinya pada Hari Senin lalu, pernah bertemu dengan salahsatu anggota DPRD Propinsi Bangka Belitung (Babel) dan langsung Ai??menanyakan nasib rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Zonasi.

“Ternyata, jangankan dibahas di dewan (DPRD Babel), pengajuan dari Gubernur aja belum ada. Bingung kan?” ucap Andi, mantan Wakil Bupati Belitung dan Ketua DPRD Belitung ini.

Menurut Andi, raperda tentang Zonasi adalah “jualan” gubernur, pada waktu kampanye saat Pilgub Babel, beberapa bulan lalu.

Dikatakan Andi, seharusnya perijinan yang dikeluarkan secara prosedural sudah harus mengikuti peraturan yang lebih spesifik, dalam hal ini perda Zonasi, supaya pada waktu pelaksanaan kegiatan tidak berbenturan dengan kepentingan yang lain. Apalagi berkaitan dengan undang-undang (UU) tentang pesisir, yang mengatur lebih spesifik ini, maka seharusnya diikuti.

“CnC itu kan kalo ga salah Clier & Clien, artinya bagaimana mau Clier kalo zonasi menambangnya ditempat yang dilarang oleh UU Pesisir?, artinya jika keluarnya CnC itu tidak mengacu pada UU Pesisir, ya semestinya bisa digugat,” jelas Andi.

Menurut Andi, Ai??CnC ini memang harus melewati UU Pesisir, maka keputusan yang dibuat tanpa mengacu UU ini, Ai??tentu bisa diduga cacat hukum. Sebab, Ai??dalam UU Pesisir itu ada yang mengatur tentang kawasan-kawasan larangan, yang konkritnya harus dibuatkan zonasi. Namun jika zonasi belum ada, tapi UU Pesisir melarang untuk menambang di kawasan itu, Ai??maka ini ada dugaan pelanggaran hukum.

“Tapi tentu kita harus melihat, duluan mana dikeluarkan SK itu dengan UU Pesisir? TentunyaAi??semua SK yang hubungannya dengan perda zonasi. Jadi seharusnya, SK itu keluar harus menunggu perda zonasi,” papar Andi.

Andi mencontohkan, Ai??jikalau orang mau nambang di hutan lindung, itu berarti kena UU tentang kehutanan. Jadi untuk nambang harus mengikuti syarat-syarat dalam UU Kehutanan itu.

“Nah, begitu juga dengan orang yang ingin nambang di laut, tentu berhubungan dengan pulau-pulau pesisir, maka haruslah mengikuti syarat-syarat yang termuat dalam undang-undang tentang pesisir ini,” pungkas Andi.

Mendapatkan penjelasan dari Andi Saparuddin Lanna ini, membuat Idiil Akbar semakin paham atas aturan tentang penambangan di laut.

” Sengaje kamek nanyak kan Pak Andi ne, karene belau adela sarjana hukum, lulusan UGM pulak. Jadi kawan-kawan, Ai??belau ini punye kapasitas menerangkan soal hukum ne,” ujar Idiil Akbar dengan logat Bahasa Belitong yang kental.

Menurut Aktifis Pemuda Belitong yang akrab disapa Idiil ini, dirinya memang sengaja bertanya tentang legalitas operasional kapal isap ini kepada Andi.

Pertanyaan yang diajukannya ini, Ai??dimaksudkan agar dirinya mengetahui secara jelas dasar hukum atas izin operasional kapal isap di Perairan Laut Beltim, Ai??terutama terkait dengan CnC, Ai??tertanggal pada Bulan Februari 2017 lalu.

“Perlu digugat, karene dak berbasiskan pade UU Pesisir dan pulau-pulau kecil, yang teknisnye diatur dalam perda zonasi Ai??tapi lum selesai? Atau memang izinnye sah?, karene diduge hanye mengacu pade Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemda?” kata Idiil, yang kesehariannya juga sebagai Dosen Politik Universitas Padjajaran Bandung.

Dikatakan Idiil, kalau soal pertambangan jelas Lex Specialisnya adalah UU tentang minerba.

Lalu ada juga UU tentang Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mengatur peruntukannya. Kemudian, barulah ada UU Pemda yang hanya mengatur kewenangan pemerintah daerah.

“Kalo gini, apeke arti e CnC Kamila bisak diduge cacat hukum? karenenye kegiatan mereka ilegal? Pencerahan bagus ini dari ahlinye. Kalo dari penjelasan Pak Andi, jadie jelas bahwe CnC diduge cacat hukum, karene dikeluarek sebelum perda zonasi e ade,” ucap Idiil lagi dengan Logat Belitong.

Ditambahkan Idiil, Ai??jika mengacu pada Ai??UU Pesisir, terutama Pasal 17, menjelaskan bahwa izin yang dikeluarkan harus berdasarkan pada rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Tepat pak Andi. Kalo soal izin ini jadi kewenangan provinsi itu betul, karena undang-undang pemda menyatekan itu. Tapi substansi penambangannye sendirik harusnye makai undang-undang pertambangan dan undang-undang pesisir, yang lebe lex specialis. Artinye, yang digugat ukan soal kewenangan e, tapi soal material formal undang-undang yang dipake yang diduga ndak tepat. Karne itu, CnC nye juak patut diduge jadi cacat hukum,” pungkas Idiil. (jon)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *