Oknum Pengusaha Dinilai “Kebal Hukum” Dirikan Bangunan Belum Lengkapi IMB

KORANFORUM.COM, BABEL – Para oknum pelaku usaha tampaknya kebal hukum terhadap peraturan pemerintah daerah (pemda), kendati pun pemerintah telah menetapkan peraturan terkait prosedural pembangunan fisik untuk bangunan atau gedung melalui peraturan daerah (Perda,red), namun hal itu justru bertolak belakang dengan kondisi ril di lapangan.

 

Seperti halnya yang terjadi di lapangan saat ini, di antaranya di RT 03 RW 01 kawasan jalan Depati Hamzah Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang justru sempat ditemukan kegiatan proyek pembangunan fisik sejumlah gedung di lingkungan Semabung Lama namun diduga belumlah mengantongi surat resmi berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

Kondisi tersebut sampai saat ini sempat menuai sorotan dari sejumlah warga di lingkungan kelurahan setempat termasuk tokoh masyarakat di lingkungan itu lantaran sebagian warga khawatir terhadap dampak dari kegiatan proyek pembangunan di sepanjang dekat ruas jalan Depati Hamzah.

 

Reaksi warga di lingkungan setempat yang sempat protes terhadap kegiatan pekerjaan proyek bangunan baru untuk kepentingan tempat usaha para pelaku bisnis di wilayah Kota Pangkalpinang ternyata tak hanya sekedar ‘gertak sambal’.

 

Sebaliknya reaksi protes warga itu pun disertai dengan pemasangan poster dan tulisan berisi nada protes terkait proyek pembangunan gedung bisnis atau tempat usaha. Kondisi tersebut dibenarkan pula oleh ketua Rukun Warga (RW) 01 Semabung Lama, Oktaria Abdulah. SIp

 

“Ya begitulah kondisinya sampai-sampai sebelumnya ada warga kita memasang poster pada dinding tembok pagar proyek bangunan baru itu. Nah ini merupakan bentuk sikap warga kita yang mengingatkan para pelaku usaha untuk tertib dan taat pada peraturan,” ujar Oktaria kepada wartawan, Jumat (08/09/2017) di Pangkalpinang.

 

Ia pun mengaku sempat melaporkan langsung kondisi kegiatan sejumlah proyek pembangunan ke pihak kelurahan setempat. Namun sayangnya laporan warga menurutnya terkesan tak dianggap oleh lurah setempat, yang bisa ditemui hanyalah staff kelurahan.

 

“Semestinya pihak kelurahan pun harus tegas dalam hal penegakan aturan dan jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sebenarnya kita mengajarkan kepada siapa saja untuk tertib dalam peraturan,” tegasnya.

 

Sebelumnya pihak Satpol PP Kota Pangkalpinang sempat dikonfirmasi oleh wartawan namun letkol Rasdian selaku pimpinan Satpol PP Pangkalpinang mengaku tak dapat berbuat banyak dengan alasan pihaknya dapat mengambil tindakan jika ada reaksi dari intansi terkait lainnya termasuk pihak intansi kantor pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) pemkot Pangkalpinang.

 

“Harus ada laporan dulu dari pihak KPTSP sehingga kita bisa menindaklanjuti kasus ini,” ujar Rasdian ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. (okta)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *