Terkait Dugaan Kasus Narkoba Oknum Dewan Babel, Aktifis Pemuda dan Tokoh Merasa Kecewa

#Ipen: “Kasus Narkoba Ini jangan Sampai Ditutupi”

KORANFORUM.COM, BABEL – Aktifis Pemuda Provinsi Bangka Belitung Zulfriandi Affan SE, sempat melontarkan kekecewaannya atas adanya dugaan kasus narkoba yang menjerat Oknum Anggota DPRD Babel asal Pulau Belitong, Siswanto, yang terjadi beberapa bulan lalu.

Kalau sudah seperti ini, Zulfriandi menilai kasus dugaan narkoba ini bisa membuat buruk nama Daerah Belitong dan partai politik (parpol) di daerah. Karena itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum agar  melakukan tindakan secara hukum, mengingat kasus ini berkaitan dengan pejabat publik, sehingga harus ada efek jera kepada oknum anggota dewan yang lain.

Menurut Zulfriandi, semua ini bisa dikatakan berawal ketika penjaringan di partai politik, dimana saat penjaringan itu mestinya sudah ada tes narkoba, sehingga  semuanya kembali kepada partai politik bersangkutan. Namun juga hendaknya parpol dapat mempelajari background bukan hanya sekedar mempunyai kemampuan popularitas dan logistik saja.

Zulfriandi berpendapat, jika kasus dugaan narkoba yang menimpa Siswanto ini sampai ditutupi, nantinya bisa ada penilaian kalau kasus besar seperti ini hanya menjadi suatu hal yang biasa saja.

Karena itu, dirinya berharap kepada siapapun yang menjadi calon pemimpin kedepan, tentunya harus mempunyai standar moral yang lebih tinggi, dimana masyarakat harus bisa memilih dari sisi standar moral, bukan melihat seberapa besar logistik yang dimiliki oleh oknum pejabat publik bersangkutan.

Dan harus diingat, Pulau Belitong ini adalah merupakan ‘Tanah Melayu’ yang tentunya terkadang ada bersinggungan dengan isu SARA, dimana isu SARA ini bersandingan juga dengan Kitabullah Al-Quran, sehingga  harus dipegang oleh umat Islam. Kedepannya, pengurus parpol harus tahu dengan ‘Track Record’ yang dimiliki oleh calon pemimpin yang akan dipilih nantinya.

“Sangat disayangkan sebagai figure publik, mestinya utusan rakyat  yang duduk di parlemen seharusnya mereka sebagai contoh teladan yang baik, bagi konstituen maupun masyarakat . Tapi ini justru memberikan contoh yang tidak baik, untuk itu sangat la pantas atau patut untuk di hukum dengan seberat-beratnya. Apalagi narkoba adalah barang haram yang dapat merusak generasi penerus bangsa,” tegas Aktifs pemuda Bangka Belitung Zulfriandi Affan SE, kepada wartawan Tabloid Koran Forum (www.koranforum.com), beberapa waktu lalu.

Zulfriandi yang akrab disapa dengan panggilan Ipen ini, juga sangat berharap kepada para pengurus parpol, agar kedepannya dapat membina konstituen dan masyarakat agar menjauhi bahaya narkoba. Jangan sampai kasus dugaan narkoba yang menimpa Siswanto ini, malah mencederai partai dan mencederai oknum yang duduk di parlemen.

“Ada dua hal yang sangat disayangkan, wakil rakyat sebagai suri teladan, justru membuat hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat . karena itulah kita minta untuk diusut tuntas dan diproses hukum dengan sanksi seberat-beratnya,” tandas Ipen.

Isunya Masih Menerima Gaji?

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Babel asal Belitong, H.Soehadi Hasan, juga melontarkan kegeramannya atas dugaan kasus narkoba yang menimpa oknum anggota DPRD Babel asal Pulau Belitong tersebut.

Apalagi didapati informasi yang berkembang dikalangan masyarakat, bahwa oknum dewan bersangkutan diduga masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Babel.

Dikatakan Soehadi, dalam hal ini, dirinya sebagai masyarakat awam yang tidak ahli hukum,  berpendapat bahwa keputusan baru bisa valid, kalau semuanya sudah Inkrah. Namun karena masalah gaji ini berkaitan dengan Uang Negara, sebetulnya ketika sudah tersandung hukum sudah pantas untuk diberhentikan sementara, lalu ketika oknum bersangkutan tidak terbukti melanggar hukum, maka bisa saja dibayar secara rapel gaji oknum bersangkutan.

“Saya rasakan sangat berlebihan, jika pemerintah masih memberikan tunjangan ketika oknum dewan bersangkutan sudah tersandung masalah hukum.  Jika pun kasus hukumnya belum inkrah, tapi paling tidak untuk diberhentikan sementara dulu. Jadi bukan malah tetap dibayarkan gajinya? Lalu jika isu ini benar terjadi? Merupakan suatu hal yang sangat disayangkan, karena pemerintah dan DPRD Babel  tidak mengkaji  kalau ini uang rakyat. Paling tidak, bisa diberhentikan sementara, karena oknum  tersebut diduga tersandung kasus hukum,” ucap Soehadi, tokoh masyarakat yang dikenal dekat dengan kalangan aktifis.

Ditambahkan Soehadi, bila nantinya ada bukti kalau gaji oknum dewan bersangkutan masih dibayarkan, berarti ini bukti kelemahan dari sisi birokrasi. Sebab ketika ada oknum dewan tersandung hukum, mestinya harus diberhentikankan sementara dulu.

“Jika pun belum inkrah, kan bisa dirapel nantinya kalau tak terbukti bersalah secara hukum? Namun bagaimana bila keputusannya sudah inkrah? Lalu oknum dewan bersangkutan memang diputus bersalah secara hukum? terus nanti bagaimana dengan uang rakyat yang sudah diterimanya, selama kurun waktu tersandung dengan hukum tersebut? Inikan jadi ngak jelas,” pungkas Soehadi. (tim)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *