Tokoh Golkar Setuju PAW Terhadap Oknum Dewan Terjerat Narkoba

#Muas Minta DPRD Babel Tindaklanjuti Surat dari Golkar

KORANFORUM.COM, BABEL – Tokoh Partai Golkar asal Pulau Belitong H. Muas menyatakan secara tegas apabila ada oknum anggota DPRD yang terkena kasus narkoba, maka harus segera diganti melalui proses pergantian antar waktu (PAW) dinilai mencerminkan sikap yang kurang terpuji atau memalukan.

Penegasan yang disampaikan oleh Politikus Senior Golkar ini, menanggapi pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, terkait dugaan kasus narkoba yang menimpa oknum Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) asal Pulau Belitong, Siswanto.

“Siapa pun itu, baik oknum kader partai maupun pejabat  yang terlibat dugaan kasus narkoba harus diganti (PAW), karena bisa merusak mental bangsa,” tegas Muas saat dikonfirmasi wartawan Tabloid Koran Forum (www.koranforum.com) via Handphone (Hp), beberapa waktu lalu.

Diungkapkan Muas, adapun proses PAW terhadap Siswanto yang diduga masih berstatus sebagai anggota DPRD Babel, dalam hal ini masih menunggu persetujuan dari DPRD Provinsi Babel dan Gubernur Provinsi Babel, dilanjutkan  sampai kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan menindaklanjuti kasus Siswanto ini, Partai Golkar sudah melayangkan surat ke DPRD Provinsi Babel, agar DPRD Babel segera menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh Partai Golkar, dimana Partai Golkar telah melakukan pemberhentian terhadap Siswanto sebagai anggota Partai Golkar dan anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Babel, terkait dugaan kasus narkoba yang menimpa bersangkutan.

“Setahu saya, Partai Golkar sudah berkirim surat ke DPRD Babel, agar DPRD Babel menindaklanjuti kasus Siswanto ini. Kalau sampai DPRD Babel tidak melakukan itu? berarti ada dugaan kesalahan?” ucap Muas.

Apalagi ada informasi yang masih berkembang dikalangan masyarakat, bahwa Siswanto diduga masih menerima tunjangan gaji dari DPRD Provinsi Babel? tentunya ini bakal menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan yang ada di Babel.

“Seharusnya sudah dilakukan (PAW-red), kalau tidak dilakukan berarti ada dugaan kelemahan didalam birokrasi,” tegas Muas.

Dikatakan Muas, semestinya kelemahan birokrasi adalah hal-hal yang bersifat prinsip, sehingga bila tidak dijalankan dengan baik? Maka bisa mengakibatkan dugaan kerugiaan keuangan negara, dimana uang Negara ini juga berasal dari uang rakyat, yaitu uang pajak dan lainnya. Lalu uang Negara ini, jika diberikan kepada oknum anggota DPRD yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya? Maka bisa saja diambil tindakan hukum yang lain kepada pihak pemerintahan.

“Apa gunanya DPRD Provinsi Babel sampai melakukan survei  ke Kantor BNN Kalimantan Barat? Serta juga melakukan pengecekan kebenarannya  ke Lapas Kalimantan Barat? Setelah itu mendapatkan info dari pejabat yang berwenang, terus pulang membuat laporan. Ngak benar dong, kalau pihak DPRD dengan dana yang ada, melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat, khusus untuk mengecek kejadian tersebut, namun kemudian tidak melakukan apa yang harus dilakukan? itu tidak boleh,” pungkas Muas.

Sementara itu, wartawan Tabloid Koran Forum (www.koranforum.com) pernah mencoba melakukan konfirmasi tentang dugaan kasus narkoba ini kepada keluarga Siswanto di Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Babel, beberapa waktu lalu.

Namun setelah dapat menjumpai keluarga yang bersangkutan, ternyata pihak keluarga tak ada yang mau berkomentar atas dugaan kasus narkoba yang dialami oleh Siswanto ini. (tim)

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *