19 LSM dan Ormas Tak Terdaftar Kesbangpol Sinjai Terancam Bubar

#Dampak Penerapan Perppu No 2 Tahun 2017

KORANFORUM.COM, SULSEL – Dampak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 lalu, tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mengakibatkan belasan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tak terdaftar di Badan Kesbangpol Sinjai terancam bubar.

Fakta ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Jefrianto Asapa, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (18/7) kemarin.

Dijelaskannya, khusus wilayah Kabupaten Sinjai terdapat 19 Ormas dan LSM yang pernah melaporkan diri ke Kesbangpol Sinjai, namun hingga saat ini belum diketahui keberadaan pengurus maupun alamat jelas sekretariatnya.

“Dari verifikasi kami dilapangan, ketika kita mendatangi alamat sekertariat yang telah didaftarkan di Kesbangpol Sinjai, ternyata ormas tersebut tidak ada alias alamat palsu. Begitu juga ketika kami hubungi nomor ponsel pengurus, ternyata tidak aktif,” ungkap Jefri kepada wartawan KoranForum.Com.

Dalam hal ini, Kesbangpol Sinjai meminta kepada pengurus ormas dan LSM tersebut, agar segera melapor kepada Kantor Kesbangpol Sinjai. Permintaan ini, juga sudah diumumkan melalui media dan Radio Suara Bersatu FM.

Jefri mengungkapkan, sudah ada beberapa LSM dan Ormas yang melapor setelah diinformasikan melalui media. Dimana pihak Kesbangpol Sinjai senantiasa berusaha memperoleh data akurat seputar Ormas dan LSM ini, sebagai bentuk pengawasan berbagai kegiatan oleh masing-masing ormas di wilayah Kabupaten  Sinjai.

“Karena itu, khusus  kepada Ormas dan LSM yang tidak melapor ke Kesbangpol Sinjai, maka organisasi tersebut dianggap tidak aktif dan terancam dinyatakan bubar,” tegas Jefri.

Sementara itu, Sekjend LSM LIDIK PRO (Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara) Muhamad Darwis K, saat dikonfirmasi langsung melalui Whatsapp (WA) miliknya oleh KoranForum.Com, menyatakan sikap organisasinya bahwa tindakan tegas memang perlu ditempuh, guna penertiban ormas dan sekaligus memudahkan pengawasan terhadap aktifitas mereka.

“Bangsa ini tidak ingin ada ORMAS dan LSM yang melakukan aktifitas yang dapat mengancam perpecahan dan kesatuan NKRI yang kita cintai ini,” tegas Darwis.

Darwis menambahkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo bersama Yusuf Kalla, Tanggal 10 Juli 2017 lalu, semakin  memperketat pengawasan terhadap pergerakan Ormas dan LSM di seluruh Indonesia, dimana tentunya pengawasan ini sudah menjadi tugas Kesbangpol dalam penertiban adminsitrasi di wilayahnya masing-masing. (bachtiarmuslimin)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *